LPBHNU: Kejaksaan Dan Polres Ciko Diduga Langgar Hukum Acara Pidana

0
313
KOTA CIREBON.- Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum Nahdkatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon menilai Kejaksaan Negeri dan Polres Cirebon Kota diduga melanggar Hukum Acara Pidana.
Hal tersebut diungkapkan Ketua LPBHNU Rasjid, SH didampingi Tim Pengacara LPBHNU Kota Cirebon Eko Supianji, SH kepada inapos dikantornya. Senin (5/3).
Menurutnya, ada beberapa kejanggalan dari mulai proses penyidikan diantaranya, Tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penydikan (SPDP), Tidak adanya kuasa hukum dan surat penunjukan dari PBH Peradi Kota Cirebon serta penerapan pasal yang berbeda antara penyidik kepolisian dan kejaksaan negeri kota cirebon.
“Oleh sebab itu dua instansi ini diduga telah melanggar Hukum Acara Pidana yaitu,
UUD 1945 Pasal 28D ayat (1);
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981; Putusan MK No.21/PUU XII/2014; Putusan MK No.130/PUU XIIV2015;
Putusan (MK) Nomor 102/PUU XIII/2015;
UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia, UU RI No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
UU No.39 Tentang Hak Asasi Manusia,”  jelas Tim Kuasa Hukum LPBHNU.
Pihaknya menambahkan, bahwa selain itu, dalam fakta dipersidangan juga diketemukan hal hal sebagai berikut:
1. Bahwa Bukti TERMOHON II sebagaimana bukti dengan Kode TllO9 adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint.sidik/lVV2016/Reskrim, tertanggal 11 Januari 2016 dan Kode Til-10 adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/115NV2016/Reskrim. Tertanggal 27 Juni 2016;
Bahwa bukti surat yang diajukan oleh TERMOHON ll Kode Tll-09 dan TII.10 bertentangan dengan Putusan MK No.130lPUU-XIII/2015, karena tanggal dikeluarakannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint.sidik/lVl/201G/Reskrim, dengan jangka waktu dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/115NV2016/Reskrim melebihi batas paling lambat 7 (tujuh) hari;
2. Bahwa bukti TERMOHON ll sebagaimana dengan Kode TH 42 A, perihal Rekomendasi Advokat dari PBH PERADI Cirebon dengan Nomor : 95/PBH Peradi Crb/RA/IX/2016, penunjukan ACHMAD FAOZAN, S.H., NIA : 07.10578. tertanggal 23 September 2016, menerangkan bahwa penunjukan tersebut hanya 1(satu) orang Advokat sedangkan di Berita Acara Pemeriksa. tertanggal 28 September 2016, atas nama DAKRI di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat RESOR Cirebon Kota, yang bertandatangan 2(dua) orang Advokat, yaitu : 1. ACHMAD FAOZAN, S.H., 2. ANDI AFFANDI, S.H.,
Bahwa dengan tidak adanya kesamaan antara surat penunjukan dari PBH PERADI, tertanggal 23 September 2016 dengan Tandatangan Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 28 September 2016, maka menunjukan bahwa penunjukan untuk pendampingan atas saudara DAKRI adalah Cacat administrasi Dan Tidak SAH.
Bahwa dengan telah diajukan kesimpulan ini, cukup kiranya dalam permohonan a quo bisa dibuktikan dan/atau terbukti, sebagaimana sudah ditentukan secara limitative dalam ketentuan hukum pembuktian yaitu undang undang yaitu Pasal 184 KUHAP ataupun undang undang lainnya yang berlaku.
“Untuk itu, kami sebagai kuasa hukum akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mencari keadilan,” pungkasnya. (Kris).