LPB Siarkan Tv Swasta Free to Air Bukan Pelanggaran Hukum

0
205

Jakarta.- Aliansi Layanan Media Indonesia (ALAMI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta yang dihadiri oleh pakar hukum, pakar penyiaran, perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Perwakilan Kejaksaan Agung, Asosiasi-Asosiasi tv kabel dan juga industri pendukung penyiaran.

FGD ini mengambil tema ‘Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Hak Menyiarkan Siaran Free To Air’ yang terselenggara di Hotel Sparks, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).

FGD yang diselenggarakan ini membahas rekomendasi KPI Pusat dan KPID se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada tanggal 1-2 April tahun 2019, di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa KPI Pusat dan KPID se-Indonesia telah bersikap, program siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Rekomendasi ini telah ditandatangani ketua KPI Pusat dan KPID di Indonesia.

Paulus Widiyanto sebagai pihak yang pernah terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada saat menjadi anggota DPR menerangkan, “bahwa adanya kebijakan yang mengharuskan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) baik satelit ataupun kabel menyediakan dan menyalurkan siaran tv tv swasta free to air karena jangkauan tv tv swasta free to air itu terbatas. LPB satelit dan kabel yang membantu meluaskan jangkauan siaran tv tv swasta free to air untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk kepentingan pelayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah,” ujar Paulus.

Menurut Agung Damar Sasongko, SH., MH dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, bahwa LPB yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari negara dan diizinkan untuk menyalurkan siaran tv tv swasta free to air, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum.

Ditempat yang sama Dr.Adrian Rompis, SH, MH sebagai dosen senior hukum administrasi negara yang juga pakar hukum penyiaran dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, menyatakan bahwa tv tv swasta yang bersiaran menggunakan frekuensi pada saat disiarkan maka hak siarnya menjadi milik publik, karena frekuensi itu menurut hukum penyiaran adalah domain publik. “LPB (satelit dan kabel) sebenarnya pada saat menyalurkan siaran tv tv swasta free to air karena diminta untuk menyiarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” terangnya.

Tampak hadir di acara tersebut Hisam Setiawan Wakil Ketua KPID Riau, Lukman Bandar Syailendra Ketua KPID Sumatera Selatan, Agung Damar Sasongko Perwakilan dari Dirjen Kekayaan Intelektual, Candi Sinaga Sekjen Go TV Kabel, Paulus Widiyanto Ketua Dewan Pengawas Alami yang juga mantan DPR Komisi I Pembentuk UU Penyiaran, Adi Palebangan Perwakilan dari Jamintel Kejaksaan Agung, Ahmad Soegiyono Board of Advisor ICTA, Dr. Adrian Rompis SH., MH., BBA Akademisi Ahli Penyiaran Univ.Padjajaran Bandung dan Moderator Muhammad. Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si Sekertaris Jenderal ALAMI.
(Elwan)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here