Lintas Aktivis Sepakat, Aksi di DPR-MPR Kembalikan UU 1945 Asli

0
388

Jakarta.- Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas tidak mempermasalahkan dirinya dipolisikan oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Justru, dirinya akan menggelar aksi pada Rabu, 11 September 2019, di gedung DPR-MPR RI.

Menurut SBP, seorang yang melaporkannya hanyalah mencari sensasi untuk menunjukkan memiliki kedekatan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

“Ipong (pelapor) itu hal kecil yang mau mencatut nama Kapolri seakan-akan dia itu dipelihara oleh Kapolri dan Kapolda, kalau mau mengatakan tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan saja, tetapi gak perlu bikin laporan seakan-akan dia tuh dekat dengan Kapolri dengan Kapolda,” ucap SBP kepada wartawan di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Bahkan kata SBP, pelaporan terhadap dirinya hanyalah hal kecil dibanding tujuan utamanya menjatuhkan rezim Presiden Jokowi.

“Itu terlampau kecil, target kita bukan hanya Jokowi tapi rezim yang kita mau jatuhkan. Tidak hanya sekadar rezim tapi juga kita kembali ke UUD 45 asli, mencabut mandat Jokowi, membentuk pemerintah baru. Itu target kita,” tegasnya.

Sehingga terkait pelaporan terhadap dirinya, SBP mengaku tidak akan melaporkan balik si pelapor.

Diketahui, SBP dilaporkan oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ke Polda Metro Jaya karena video yang berisi seruan dan ajakan, untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih viral di media sosial.

SBP dilaporkan oleh Ketua Umum PITI, Ipong Hembing Putra pada Rabu (4/9) kemarin. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Laporan LP/5572/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 4 September 2019.

SBP dituduh telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Ayat 2 UU RI 19/2016 tentang ITE atau Pasal 160 KUHP.

Sementara itu Sekjen Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko Nugroho menyatakan, sekarang para pengkhianat makin bertambah, kalau gerakan ke DPR jadi.

“Saya akan mewujudkan kembali bahwa pertahanan rakyat terdapat pada UU 1945 Asli, terutama pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa Presiden sampai tingkat Kota harus Pribumi asli dan pasal 26 ayat 1 tentang warga negara. Bedakan warga negara dan bangsa, warga negara diamanatkan sejak perintis kemerdekaan yang disebut ‘Bumi Putera’. Sedangkan warga bangsa hanya hukum administratif belaka,” tegas Diko.

Seperti yang kita ketahui, sambung Diko, banyak bangsa-bangsa luar melakukan dikte bahkan pengkerdilan kepada bangsa kita sendiri. Karena ada pergulatan kelas di republik ini, kelas pertama Belanda dan kaum imperialis, kedua Arab, Pakistan, India dan China, ketiga inlander Pribumi, disitulah perintis orangtua kita mengembalikan hak-hak warga Pribuminya dan sekarang di amputasi oleh amandemen UU 2002.

“Selanjutnya, peran dan fungsi trias politika Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif saya ingin mengembalikan kembali martabat dan marwah Parlemen. Sebab tidak mewakili siapapun, Partai itu kandang-kandangnya yaitu kanalisasi, pemimpin Parpol itu adalah pemimpin kartel. Sedangkan DPD adalah konstitusi cacat, karena hanya mewakili dirinya,” tukasnya.

Diko menyebut, kemarin telah kita nisbahkan diri kita, kedaulatan kita terhadap mekanisme Pemilu. Apa hasilnya, bahwa Pemilu menjadi sebuah distorsi kepentingan, yang bercokol adalah antek-antek ijon. (Elwan)


Komentar Anda?