Inapos.com Bakit, Bangka Barat – Wilayah teluk klabat dalam juga pemisah batas wilayah perairan kabupaten bangka barat dengan kabupaten bangka dalam satu provinsi kepulauan bangka belitung, menjadi topik hangat sejak dicetuskan Recana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Terkecil ( RZ-WP3 K ) yang merupakan amanat dari peraturan perundang undangan nomor 27 tahun 2007 dalam pasal 7 ayat (3) tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil perlu menjadi fokus dari Pemerintah Daerah Provinsi, agar kepastian dan legalitas pengelolaan WP 3 K segera tercipta sehingga menjadi jelas secara hukum.

Dalam teori pembagian wilayah teluk kelabat terletak di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasnya 32,9 ribu hektar terbagi dua cekungan sebagai batas :
Pertama sudut (utara) arah laut Natuna yang berposisi di wilayah Kabupaten Bangka, disebut Teluk Kelabat Luar dengan luasan (16,6 ribu hektar).
Kedua (selatan) di Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Maras, dinamakan Teluk Kelabat Dalam (16,3 ribu hektar).

Berdasarkan Perda No. 3 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZWP3k Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mengesahkan pada 27 April 2020,  Jelas teluk klabat dalam merupakan zona perikanan budidaya dan zona perikanan tangkap. Yang artinya kawasan zero tambang.

Namun pada kenyataannya perairan teluk klabat dalam di penuhi ponton Isap produksi ( PIP ) dengan berkegiatan ilegal beroperasi sesuka hati tanpa keperdulian terhadap ekosistem laut sebagai sumber pendapatan nelayan, bahkan secara nyata areal kehidupan pohon magrove juga menjadi korban dari keserakahan menjadi layu mengering karena limbah buangan penambangan ilegal hal tersebut sudah jelas kangkangi aturan, ujar ketua ketua HSNI Pangkalpinang bersama lembaga Perduli Lingkungan Hidup Indonesia saat mendatangi lokasi 12/6/2022.

Ketua LPLHI Edy Warsito SH. Menambahkan besar kemungkinan ekosistem terumbu karang diperairan teluk klabat dalam mengalami kerusakan bahkan musnah akibat hasil limbah penambangan menutupi kehidupan terumbu. Menurutnya terumbu karang, padang lamun dan pohon magrove merupakan lingkungan keberagaman hayati dan fauna dipesisir mesti kita bersama menjaga.

Edy Warsito sesalkan hal ini terus berlarut sejak tahun 2014 hingga saat ini terus terjadi konflik sosial antara penambang dan kelompok nelayan padahal perlindungan terhadap nelayan terkait resiko pencemaran diatur dalam pasal 30 ayat 1 no.7 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dan juga perda no 2 tahun 2017 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terangnya. (Red)