LBH Phasivic Minta Presiden Copot Menristekdikti

0
246

Inapos, Jakarta.- Pernyataan ini disampaikan Kama Umum LBH Phasivic Raden Mas MH-Agus Rugtam SH. seat Konfresnsi Pars di Resto American Hambaerger Hotel Ibis Cikina Jakarta Pusat.

LBH Phasivic meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir, menurut Agus selaku Ketua LBH Phasivic yang disapa Patih Agus Flores ini jika Menristekdikti tidak membatalkan SK Menristekdikti nomor 670/I/KPT/2017 tanggal 5 Desember 2017, sangat tepat meminta kepada Presiden Jokowi memecat Muhammad Naser dari Kabinetnya. karena dianggap telah merusak sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya merubah status kepemilikan Kampus Akademi Farmasi dari Yayasan Putera Indonesia (YPI) ke Yayasan Putera Indonesia Malang (YPIM), itu menyalahi prosedur dan bahkan dianggap kejahatan admistrasi ‘menyelakai’ orang lain.

“Ketika perkara perebutan Kampus Farmasi ini berlangsung di Pengadilan. dimana 2 kali dimenangkan pihak YPI. baik Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan pihak YPIM mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI. Tiba-tiba Menristekdikti menerbitkan surat sakti yang mengatakan pengalihan Kampus Farmasi dari YPI ke YPIM. padahal Putusan Perdata di Mahkamah Agung belum putus,” ucap Ketua LBH Phasivic, Raden Mas MH.Agus Rugiarto SH, di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Kamis (24/01/19).

Artinya Menristekdikti ini membela orang kalah di Pengadilan, baik Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan YPIM masih mengajukan kasasi, seharusnya tidak boleh terbit SK Menristekdikti ketika berperkara di Pengadilan, dan LBH Phasivic sudah mengajukan Keberatannya tanggal 1 Oktober 2018. tapi Menristekdikti tak menggubrisnya, bahkan jawaban Kemenristekdikti tunggu putusan MA.

“Bagi kami tidak ada kaitannya dengan putusan MA, karena Terbitnya SK tersebut pada saat terjadi sengketa di Pengadilan, kecuali SK Menristekdikti itu terbit saat belum berperkara di Pengadilan dan satu lagi bahwa tindakan Kemenristekdikti menyalahi Permenristek Nomor 100 Tahun 2016 dari Pasal 12 sampai 16 soal perubahan Pengalihan Status dari Yayasan lama ke Yayasan yang baru dimana harus Persetujuan Yayasan lama yakni YPI,” ungkapnya.

Kami menghawatirkan ada dugaan YPI dipalsukan yang dibuat sedemikian rupa menyerupai YPI dan seoIah-olah menyerahkan kampus ke YPIM. sehingga memudahkan Menristekdikti menerbitkan SKnya,” tegas Ketum LBH Phasivic yang disapa Patih Agus Flores itu.

LBH Phasivic mengungkapkan puIa, adanya uang di titip melalui Profesor yang berinisial AS alias Aje dari YPIM senilai Rp. 1 Miliyar, untuk mengurus proses perizinan STIFAR PIM ke Menristekdikti, dengan transaksi Penyerahan uang tersebut 2 kali, ditanggal 23 Aqustus 2017 sebesar Rp. 600 juta dan Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 400 juta, kenyataannya bukan STIFAR PIM yang keluar oleh Kemenristekdikti melainkan Pengalihan Status Kepemilikan Kampus Famasi di Barito Malang Tersebut.

Menristekdikti tersebut tidak melihat dampak dan resiko terjadi ketika surat itu digunakan oleh YPIM. Ia menilai, “ternyata surat itu dimanfaatkan YPIM untuk melaporkan Ketua YPI Rizfan Abudaeri dan Bendahara Ninik Damayanti ke Polda Jawa Timur, dampaknya Ketua dan Bendahara YPI dijadikan tersangka dengan pasal memasuki pekarangan Kampus dan pasal penggelapan, karena akibat dari SK Menristekdikti. Bukan itu saja, dengan surat sakti dari Menristekdikti tersebut dijadikan Ketua dan Bendahara YPI tersangka, ternyata dimanfaatkan YPIM untuk menguasai Kampus untuk mengalihkan operasional keuangan dari YPI ke YPIM,” sambungnya.

Akibatnya dari situasi tersebut, mengakibatkan Ketua dan Bendahara YPI dijadikan tersangka, dan operasional pengalihan Kampus mengakibatkan sekitar 50 pegawai terancam tidak memiliki pekerjaan. “Apakah Menristekdikti mau menanggung semua resiko itu, ketika Ketua dan Bendahara YPI di penjara dan wajib membiayai Keluarganya yang ditinggalkan, dan Menristekdikti pun harus menanggung kehidupan Keluarga 50 Pegawai YPI, hanya gara-gara penerbitan SK nomor 670/KPT/1/2017 yang tidak prosedur itu,” ujar Aktivis FKPPI Jakarta Utara ini.

Untuk itu solusi kami tawarkan agar tidak berlarut-larut masalah ini :

1. Agar Menristekditi mencabut SK Menristekdikti Nomor 670/KPT/I/2017 yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2017 dengan waktu 3 x24 Jam.

2. Jika menristekdikti mempunyai nyali, dan isu penyuapan itu tidak benar, pihak Menristekdikti harus melaporkan Prof AS terkait uang 1 Miliyar tersebut, yang katanya digunakan Kepengurusan ke Menristekdikti.

3. Menristekdikti memulihkan hak YPI baik pemulihan dibebaskan dari tersangka dan mengembalikan operasional keuangan kepada YPI.

Jika dari waktu 3x 24 Jam tidak dibatalkan SK Menristek tersebut, kami meminta kepada Presiden Jokowi Untuk memecat Menteri Ristekdikti dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menugaskan kepada Kapolri, menghentikan perkara dijadikan tersangka Ketua dan Bendahara YPI di Polda Jawa Timur karena dituding sarat dengan kepentingan. Presiden pula memerintahkan agar laporan aduan LBH Phasivic ke Bareskrim Mabes Polri ditindak lanjuti, terkait dugaan memberikan keterangan palsu dan dugaan dokumen palsu dalam penerbitan SK Menteri dan melakukan Penyelidikan uang kampus sejumlah 1 Miliyar digunakan pengurusan surat ke Menristekdikti. (Elwan)


Komentar Anda?