LBH-Lekasia Berharap, “KY Jangan Tebang Pilih”

0
364

Inapos, Jakarta.- Lembaga Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH-Lekasia) mendatangi Komisi Yudisial, di Jakarta, Rabu (04/04/18).

Kedatangan Lembaga tersebut untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim  berinisial (K) di Pengadilan Negeri Kelas II Majalengka, yang telah memutus bebas tersangka kasus pemalsuan tanda tangan.

Charles Hutahean SH, bersama rekan menjelaskan maksud dari laporan tersebut, ada pemalsuan tanda tangan pemilik tanah di AJB. AJB itu dialihkan oleh orang yang bekerja di tanah itu. akhirnya orang yang memanfaatkan tanah itu menjual ke orang lain. Dan orang lain itu adalah Raswan (red-pembeli).

“Kemudian berjalan ternyata ada pidananya, kemudian kita melapor pemalsuan tanda tangan. setelah ada pemalsuan itu, berjalanlah kasus pidana ini sampai ada putusan ini. Kasusnya pada 2017, putusan baru 2 minggu yang lalu, dan sudah masuk berkas kasasinya, sudah diajukan oleh jaksa, jadi proses hukum tetap berjalan,” jelas Charles.

Foto : LBH-Lekasia seusai membuat laporan di Komisi Yudisial.

Ia beranggapan bahwa ada kejanggalan dan ketidak profesionalan hakim pemutus ini dalam memeriksa perkara dengan nomor : 241/Pid.B/2017/PN.Mjl. karena ini sebenarnya murni pidana terkait dengan pemalsuan tanda tangan. Yang aturannya ada pada pasal 263 KUHP. jadi kami tidak ada kaitannya ke Perdata.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, yang bersangkutan ini terbukti bahwa tanda tangan itu memang samaran. Dianggap hasilnya palsu.

“Ini merupakan tanah hamparan terbuka yang luasnya kurang lebih 1500 m2,” ujarnya.

Yang dilaporkan diperkara ini hanya Raswan. mereka berdasarkan AJB itu sebenarnya mau menjual ternyata di Kepala Desa setempat, dia bilang sudah ada AJB ini dan sudah pernah dijual, dan ini tanda tangannya dan pemilik bilang ini bukan tanda tangan saya.

Yang melaporkan dugaan kasus pemalsuan tanda tangan ini adalah pelapor sendiri Muhammad Hadi Seswanto. Tapi seiring berjalan proses ini diputus bebas, ada perbuatan tapi bukan tindak pidana. Menurut kami ada kejanggalan, “padahal menurut hasil laboratorium kriminalistik Mabes Polri dianggap palsu, tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Dalam laporan juga ada dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku Hakim yang tidak profesional karena referensi putusan itu kan berdasarkan bukti dan sebagian juga fakta,” tegasnya.

Ini buktinya sudah otentik, instansinya Mabes Polri tapi dia bilang tanda tangan itu sah. Makanya kami merasa ada kejanggalan. Sambil menunggu verifikasi kami akan pantau proses hukum yang sedang dilakukan Jaksa. Baru kemarin mereka mengajukan memori kasasi, jadi dari estimasi kita kemungkinan kalau mengacu UU proses pemberkasan kasasi di PN Majalengka itu 2 minggu, baru nanti akan dimasukkan ke Mahkamah Agung. Kita berharap dari KY ini , KY itu memberikan sebuah warning atau mengingatkan Mahkamah Agung secara institusi bilang perkara ini sudah ada laporan masuk ke kami.

Itu salah satu harapan kami ke KY. Yang kedua kalau memang terbukti laporan kami setelah di verifikasi, ya tindak. Artinya KY jangan tebang pilih, jangan perkara yang hakim-hakim besar dan kasus-kasus besar, kami ini rakyat kecil, KY harus seimbang dalam memeriksa.

“Orang ini buruh artinya harus dipersamakan dengan sekelas BG, jadi harus disamakan, karena sesama warga negara. jadi jangan di kelas duakan. Kita percaya ke KY, mereka punya kewenangan dan kita punya harapan ke KY untuk bisa bertindak berdasarkan kewenangan mereka,” harapnya.

Adapun laporan LBH-Lekasia ke KY dengan nomor 0463/IV/2018/P.(Elwan)