LBH GPI Akan Gelar Diskusi Dalam Menguak Konspirasi Jahat KPU

0
228

Jakarta.- Tertangkapnya komisioner KPU Wahyu Setiawan, membuka pintu masuk dalam menelusuri adanya konspirasi dalam perpolitikan nasional. Maka dari itu LBH Gerakan Pemuda Islam (GPI) yang konsen terhadap isu politik dan hukum nasional akan menggelar diskusi publik terkait peristiwa tersebut pada hari Rabu 15 Januari 2020, di Markas Brigade GPI, Menteng Raya 58, Jakarta Pusat.

Diskusi publik tersebut mengambil tema ‘Menguak Konspirasi Jahat KPU: Pemilu 2019 Jurdil Atau Konspiratif’. Direktur LBH GPI Khoirul Amin mengatakan, diskusi tersebut dilakukan dalam rangka untuk menguak dan membedah secara komprehensif. Nantinya dalam diskusi itu juga kami menghadirkan para narasumber diantaranya Sri Bintang pamungkas, Muhammad Said Didu dan Fahri Hamzah.

“Sebagai rakyat, kami sangat kecewa melihat tontonan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK kepada salah satu Komisioner KPU Pusat. Yang diduga menerima suap,” ungkap Direktur LBH GPI yang biasa disapa Amin melalui pesannya, Minggu (12/1/2020).

Ia menilai KPU adalah salah satu Institusi penting Negara yang diberikan amanah oleh Konstitusi untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi di Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemilihan umum secara jurdil.

Jika lembaga pelaksana pemilu diduduki oleh oknum-oknum yang rakus dan korup. “Maka kami sebagai rakyat patut untuk mempertanyakan, apakah Pemilu 2019 kemarin itu telah dilaksanakan oleh KPU dengan Jujur dan Adil atau hanya pemilu yang bersifat formalitas, abal-abal dan konspiratif,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan, jika terbukti bahwa pemilu 2019 kemarin adalah pemilu yang hanya bersifat formalitas, abal-abal dan konspiratif. Maka hasil dan prodak pemilunya juga menjadi tidak legitimit dan Inkonstitusional.

Untuk itu, kami berharap kepada KPK yang baru ini agar tidak banci. Dan berani untuk mengusut tuntas skandal suap yang dilakukan oleh orang kepercayaan Hasto Kristianto yang bernama Saeful Bahri kepada oknum Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut. “Karena kami menduga ada keterlibatan Hasto Kristianto dan juga Ketua KPU dan Komisioner yang lain dalam skandal suap ini,” pungkas ia.

Apa mungkin Wahyu Setiawan berani menerima suap terkait PAW anggota DPR RI tersebut, tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan Komisioner yang lain, terutama koordinasi serta persetujuan dari Ketua KPU?.

Untuk menjawab tanda tanya dan kegelisahan itu, maka kami dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam (LBH GPI). Bermaksud untuk membuat diskusi publik, apalagi di tahun ini kita akan menghadapi Pilkada serentak yang dimana KPU sebagai penyelenggaranya. (El)