LAMMPU : KPK Perlu Periksa SKPD di Kota Cirebon

0
380

KOTA CIREBON,- Berdasarkan data yang dimiliki oleh redaksi, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapat catatan buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dari data yang dikeluarkan oleh BPK RI dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2017 tersebut, pada tahun anggaran 2016 (TA 2016) SKPD atau Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) telah terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan presiden.

“Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada saat BPK melakukan pemeriksaan fisik tanggal 19 april 2017 diketahui 26 pasang sepatu boot yang berasal dari pengadaan langsung masih tersimpan digudang dan belum dibagikan kepada petugas pemadam kebakaran,” tulis BPK RI dalam LHPnya.

Lebih lanjut, BPK RI menyampaikan bahwa pengadaan secara lelang yang terdiri atas 105 baju tahan panas termasuk sepatu boot telah dibagikan kepada petugas pemadam kebakaran.

“Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 800/359/KPBDKP/2016 tanggal 20 Mei 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa pengadaan sepatu boot 26 pasang tersebut tidak dimanfaatkan,” papar BPK RI masih dalam LHP tersebut.

Menurut BPK RI, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

Dalam LHP BPK RI tersebut, selain Dinas Damkar disebutkan pula bahwa anggaran bantuan sosial (Bansos) kepada PNPM-Mandiri Perkotaan sebesar Rp 183.420.050,00 digunakan untuk kegiatan stufi banding dan kunjungan kerja.

“Pemkot Cirebon pada TA 2016 telah menganggarkan Belanja Bansos sebesar Rp 7.198.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.218.850.000,00 atau 86,39 % dari anggaran. Belanja Bansos tersebut salah satunya disalurkan kepada Satuan Kerja Program Nasional PNPM-Mandiri Perkotaan dengan leading sector berada pada DPUPESDM sebesar Rp 650.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 931/1006/LS/BNT/BUD/1.20.1.20.11/2016 tanggal 23 September 2016,” sebut BPK RI.

Mananggapi temuan BPK RI tersebut, Sailan selaku Ketua Umum Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (LAMMPU) menyampaikan bahwa SKPD-SKPD di Kota Cirebon perlu dilakukan pemeriksaan lebih dalam oleh lembaga penegak hukum setingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK harus turun dan periksa semua SKPD di Kota Cirebon dengan dasar hasil LHP BPK RI tersebut. Menurut saya, walau seandainya ada pengembalian dari anggaran yang berlebihan dikeluarkan atau membeli barang terlalu mahal dan penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya. Namun hal tersebut tidak menghilangkan pidananya,” ujar Sailan melalui telepon selulernya.

Sailan menambahkan pula pihaknya sampai saat ini masih terus mengumpulkan beberapa data dan jika sudah cukup akan segera melaporkan kepada pihak penegak hukum.

“Sampai saat ini, kita masih terus mengumpulkan data dan bukti. Jika telah cukup maka kami akan segera melaporkan kepada KPK,” tegas Sailan sembari menutup saluran teleponnya.

Pihak Dinas Damkar pun masih bungkam tidak ingin memberikan tanggapannya saat dikonfirmasi dan saat dikonfirmasi keruangan Kepala Dinas maupun Sektetaris Dinas selalu tidak ada ditempat.

Inspektorat Kota Cirebon pun ketika dimintai keterangan tidak ada yang mau memberikan keterangan. (Priyo/Hadi)