Lammpu : Dugaan Pemotongan Dana BanGub di Gebang Kulon, Jelas Masuk Pidana

0
173

INAPOS, KABUPATEN CIREBON,- Dugaan pemotongan dana Bantuan Gubernur (BanGub) Jawa Barat akibat Pandemi Covid – 19 sebesar Rp. 500.000 dengan rincian Rp. 150.000 uang tunai dan Sembako senilai Rp. 350.000, terus mendapat sorotan.Kini datang dari Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (Lammpu) yang berpusat di Cirebon.

“Jumlah uang yang diterima warga terdampak covid-19 dari BanGub sebesar Rp.150.000 menjadi Rp.130.000 jelas sebuah pelanggaran dan dapat masuk kategori pidana korupsi. Apalagi jika sembako yang seharusnya mereka terima tapi tidak diterima walau dengan dalih apapun,” ujar Sailan Sr sebagai Ketua Umum Lammpu kepada Inapos, Rabu (16/09/2020) menyikapi dugaan pemotongan dana BanGub tersebut.

Baca berita sebelumnya :

Diduga,Bansos Gubernur Jabar Rp.500 ribu Disunat

Masih menurut Sailan, pihaknya menyoroti dan melakukan pengawasan terkait kegiatan-kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan yang terdampak covid-19. Jika anggaran covid diselewengkan yang dimasukkan dalam kategori anggaran bencana, bisa terancam Pasal 2 UU Tipikor dengan ancaman pidana mati.

“Tujuan digulirkannya dana tersebut untuk yang terdampak Pandemi Covid-19 dan masuk kategori bencana alam. Penggunaannya pula harus transparan, jadi jangan coba main-main. Kami selalu melakukan pemantauan baik dari informasi langsung warga maupun informasi dari rekan-rekan media melalui medianya. Ada beberapa informasi bahwa di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Gebang hampir beberapa desa melakukan pemotongan. Kami akan segera mengumpulkan beberapa bukti dan akan segera melaporkan dugaan korupsi ini kepada pihak penegak hukum. Penegak hukum (PH) pun kami harap tidak pula menganggap remeh dugaan pemotongan ini, karena kami mendapat informasi ada pengembalian dana ke warga karena akibat adanya laporan dari warga ke PH,” tegasnya.

Sailan menyampaikan pula bahwa pihak telah menugaskan team investigasi melakukan pengumpulan bukti-bukti. “Segera kita laporkan setelah beberapa alat bukti cukup bagi PH mengambil tindakan,” Sailan menyampaikan.

Diakhir wawancara, Sailan menuturkan informasi yang berhasil digali oleh pihaknya, Kepala Desa (Kades) Gebang Kulon sedang banyak dilaporkan. “Dari info yang didapat, Kades ini dilaporkan dengan 3 persoalan hukum. Pertama, dilaporkan soal memberikan informasi hoax atau bohong. Kedua, menuduh orang lain melakukan pungli dan Ketiga melakukan pemecatan tidak prosedural,” tutup Sailan.

Sampai berita ini diturunkan, redaksi belum mendapat keterangan dari pihak Kecamatan Gebang. (Bow)