0 2 min 6 tahun

Inapos, Jakarta.- Hanura kubu Daryatmo meminta agar kepengurusan Hanura dikembalikan ke hasil Munaslub akhir 2016 lalu. Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dikembalikan kepada Syarifuddin Sudding.

“Kami terima sudahlah Ketumnya Pak OSO (Oesman Sapta Odang), walaupun sudah mengalami penolakan yang besar. Tetapi Sudding dong Sekjennya,” kata Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana di Jakarta, Jumat (26/01/18).

Menurut Dadang, kepengurusan partai berdasarkan hasil Munaslub 2016 cukup adil untuk kedua pihak. Namun kata dia, permintaan itu ditolak oleh kubu OSO.

Dadang menegaskan, “kesepakatan untuk berpedoman pada Munaslub tahun 2016 dengan OSO sebagai Ketua Umum dan Syarifudin Suding sebagai Sekretaris Jenderal. Tapi kubu OSO berkukuh berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan OSO sebagai Ketua Umum dan Harry Lontung selaku Sekretaris Jenderal. Itu enggak adil,” katanya.

Kubu Daryatmo mendesak Syarifudin Suding dikembalikan sebagai Sekretaris Jenderal sebagai jalan tengah agar kedua kubu bisa berdamai. “Walau pun Pak OSO sudah dipecat, diberikan mosi tidak percaya, kita mengakui dalam konteks islah ini (OSO) Ketua Umumnya. Enggak apa-apa Pak OSO, walau ada penolakan besar, kita tentu minta Pak Suding Sekjennya,” jelas Dadang yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI.

Foto : Muchtar Amma Selaku Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulsel.

Ketua DPP Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Muchtar Amma juga merasakan apa yang sedang terjadi, ia menjelaskan, Persoalan konflik di partai Hanura, itu juga kami rasakan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketua DPD yang baru saja dilantik kurang lebih satu tahun, itu merupakan orangnya OSO juga. Dengan begitu para DPC-DPC dipengaruhi dan ada juga yang dipecat.

Oleh karena itu, lanjut mantan Pegawai Negeri ini mengatakan, “kami tetap rangkul mereka sebab mereka orang-orang lama. Dengan berjalannya proses ini, kita tunggu saja akhirnya apakah SK Menkumham itu dianulir oleh PTUN, kalau saja dianulir otomatis SK itu tidak berlaku. Karena kita juga telah mengajukan SK ke Kemenkumham. (Elwan)