KPK Tetapkan Bupati dan Sekdis DPUPR Kabupaten Cirebon Sebagai Tersangka

0
213
JAKARTA.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah pada konferensi pers di Kantor KPK Jakarta, Kamis (25/10).
“KPK meningkatkan status ke penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka,” ujarnya.
Sunjaya diduga menerima hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018. Sedangkan Gatot Rachmanto diduga sebagai pemberi suap terkait mutasi jabatan.
Adapun barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan ialah uang tunai sebesar Rp. 385.965.000.- dan slip setoran sebesar Rp. 6.425.000.000 sebagai fee yang tersimpan didalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya yang digunakan sebagai tabungan penampungan.
Atas perbuatannya, Sunjaya telah melanggar pasal 12 huruf atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tak hanya itu, Sunjaya juga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Gatot Rachmanto melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Red)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here