BerandaHeadlineKotak Suara Dibuka Di Kelurahan, Panwaslu : Ini Pelanggaran

Kotak Suara Dibuka Di Kelurahan, Panwaslu : Ini Pelanggaran

KOTA CIREBON.- Adanya insiden mampirnya kotak suara dari TPS ke tingkat Kelurahan yang kemudian dibuka, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Cirebon menegaskan, bahwa insiden ini adalah suatu pelanggaran.

Hal tersebut dikatakan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga Kota Cirebon Mohamad Joharudin saat ditemui awak media dikantor Panwaslu Kota Cirebon, Jl. Penamparan Kota Cirebon, Jum’at (29/6).
“Berdasarkan PKPU no. 8 Tahun 2018, kotak suara seharusnya diserahkan dari KPPS kepada PPK melalui PPS, namun yang terjadi justru kotak suara berada di kelurahan. Karena itu, kami akan berpatokan pada peraturan yang ada,” jelasnya.
Joharudin melanjutkan, Panwaslu Kota Cirebon tetap berpedoman kepada Perbawaslu no. 13 Tahun 2018 tentang pengawasan penghitungan suara. Sampai saat ini, pihaknya sedang melakukan kajian secara komperhensif dan mengumpulkan alat-alat bukti.
Joharudin menambahkan, kalaupun memang ada transit ke kelurahan seperti untuk laporan, maka sah-sah saja. Tapi juga harus segera diserahkan ke PPK Kecamatan hari itu juga. Dan juga, jika sampai dibuka, apapun alasannya, itu sudah melanggar.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu Jawa Barat, dan memang itu adalah sebuah pelanggaran prosedural data administrasi. Sehingga apapun alasannya, membuka kotak surat suara tanpa sesuai prosedur undang-undang adalah pelanggaran,” jelasnya.
Persoalan pelanggaran itu, lanjutnya, tidak mempengaruhi hasil suara. Jika ada pihak yang meminta menunda penghitungan hasil suara, maka pihaknya tidak bisa melakukan itu.
“Saat ini kami belum mendapat laporan panwascam karena menunggu data yang valid. Jadi, kami belum pernah mendapatkan mengeluarkan rekomendasi maupun instruksi,” tuturnya.
Karena itu, Panwaslu Kota Cirebon akan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dalam kasus ini. “Masalah mengapa mampirnya kotak suara di kelurahan, itu ada di pihak KPU yang bisa menjelaskan,” pungkasnya. (Kris)
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments