Korem 063/SgJ Gelar Penyuluhan Hukum

0
191
KOTA CIREBON.- Dalam menyikapi tahun politik ini, kepada seluruh Prajurit dan PNS di satuan jajaran Korem 063/SGJ agar selalu melaksanakan berbagai upaya dan tindakan sebagaimana telah diatur dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Tentara Profesional yaitu Tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan Internasional yang telah diratifikasi.

Demikian Sambutan Komandan Korem 063/SGJ Kolonel Arm Maryudi S.Sos yang di sampaikan Kasrem 063/SGJ Letkol Arm Wahyu Widodo S.Sos pada acara penyuluhan Hukum Triwulan III TA. 2018, di Aula Makorem 063/SGJ, Senin (23/7).
“TNI dituntut untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Salah satu aktualisasinya TNI harus bersikap netral  dalam setiap kegiatan pesta demokrasi (Pemilu). Bersikap netral dalam kehidupan politik, diartikan berdiri sama jarak dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh tarikan partai politik untuk ikut mem-perjuangkan kepentingannya. Sementara tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis diartikan tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.
Kasrem 063/SGJ Letkol Arm Wahyu Widodo S.Sos menambahkan Mengenai penyalahgunaan Narkoba, baik sebagai pengguna apalagi menjadi pengedar, merupakan salah satu dari tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari Prajurit, PNS dan keluarganya. Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa selain Korupsi dan Terorisme. Dalam proses Hukumnya tidak ada sanksi lain, bila terbukti maka “ Pecat “ dari kedinasan.
Letkol Arm Wahyu Widodo S.Sos juga  mengingatkan dan menekan kembali untuk mematuhi peraturan dalam berkendara dan berlalu lintas, karena telah banyak anggota yang meninggal akibat kecelakaan, hati-hati dijalan, jaga konsentrasi dan emosi saat berkendaraan, ingat keluarga menunggu dirumah. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini seluruh anggota semakin paham dan mengerti serta patuh terhadap hukum maupun aturan, baik Hukum Militer yang penanganannya di Peradilan militer maupun pelanggaran yang penanganannya di Peradilan umum.
“Dengan demikian seluruh anggota semakin  sadar untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun   yang merugikan satuan maupun merugikan diri sendiri serta keluarganya,” jelasnya.
Kegiatan Penyuluhan Hukum Triwulan III TA. 2018 dihadiri Dandim 0614/Kota Cirebon, Para Kasi, serta Dan/Ka Satdisjan Korem 063/SGJ,Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS. (Pen)


Komentar Anda?