KOMPI: BPK dan BPKP Segera Audit Proyek BBWSCimancis

0
421

CIKARANG,- Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, khususnya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang terus bekerja keras membangun beberapa penunjang peningkatan mutu pertanian. Antaranya pembangunan Waduk atau Embung dan parbaikan Irigasi.

Namun sepertinya, kinerja pemerintah pusat melalui Keme PUPR tersebut tidak didukung oleh jajaran dibawahnya atau banyak dimanipulasi departemen-departemen dibawahnya.

Pekerjaan di Cilengkrang 2017

“Banyak pekerjaan atau proyek yang menjadi tanggungjawab Kementrian PUPR sangat buruk dalam pengerjaannya. Sebagai contoh, ada pekerjaan yang baru selesai belum genap satu tahun tapi sudah hancur,” demikian disampaikan Ergat Bustomy sebagai Ketua Umum(Ketum) LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) kepada Inapos, Selasa (24/07/2018) melalui Whatsappnya.

Masih menurut Ketum KOMPI yang bermarkas di Cikarang, Kabupaten Bekasi ini, dirinya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera mengaudit beberapa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Jawa Barat khususnya.

“Ada beberapa BBWS yang harus segera diaudit oleh BPK dan BPKP. Khusunya BBWS Cimanuk-Cisanggarung atau BBWSCimancis. Team investigasi kami dilapangan telah menemukan proyek yang menjadi tanggungjawab atau pengguna jasanya adalah BBWSCimancis proyeknya sudah hancur seperti yang terjadi pada Proyek Pembangunan Tanggul Banjir & Pelindung Tebing desa Cilengkrang, kecamatan Pasaleman, kabupaten Cirebon yang dikelola oleh BBWSCimanCis tahun anggaran 2017 senilai Rp.4.322.039.000,-. Berdasarkan data dan temuan team kami, pada proyek tersebut ada item pekerjaan yang diduga tidak dikerjakan. Item tersebut adalah Bronjong yang tertera dalam Gambar Pekerjaan namun tidak dikerjakan,” paparnya.

Ergat masih melanjutkan, pekerjaan tersebut bukan hanya yang berada di Kabupaten Cirebon namun demikian pula yang berada di Kabupaten Indramayu.

“Pekerjaan yang sama di Kabupaten Indramayu pun saat ini telah berantakan. Ini menandakan pengawasan dari pihak BBWSCimancis sangat lemah sekali. Saya menduga ada kongkalikong antara penyedia jasa atau perusahaan dengan pihak BBWSCimancis selaku pengguna jasa,” tambahnya.

Pekerjaan di Indramayu 2017

Selain itu pula, pria yang sering melaporkan beberapa dinas dan instansi ke KPK ini menyampaikan bahwa BPK dan BPKP perlu juga mengaudit pembanguna Waduk Kuningan yang biayanya ratusan miliyar ini.

“Selain dua pekerjaan yang telah saya sebutkan, pembangunan Waduk Kuningan juga perlu diperiksa dengan serius karena menurut kami ada kejanggalan dalam pembangunan waduk tersebut. Kejanggalan yang kami terus investigasi adalah adanya komentar yang tidak sinkron antara Kepala BBWSCimancis dengan pernyataan Menteri PUPR dan kami akan melakukan investigasi lebih dalam terhadap pembangunan waduk tersebut. Selain itu pula, kami mendapat informasi bahwa ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan namun tetap dilakukan oleh salah satu Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK di BBWSCimancis tersebut,” tegasnya pula.

Sembari menutup pembicaraan, Ergat melalui lembaganya akan segera mengumpulkan beberapa bukti dan jika telah terkumpul akan segera pula melaporkan temuannya ke pihak yang berwajib.

Pihak BBWSCimancis, sampai berita ini diturunkan belum mau memberikan tanggapannya walau telah dilakukan konfirmasi tertulis yang telah dikirimkan beberapa waktu lalu. (Cep’s)