Komentar KIPP Indonesia Tentang Netralitas ASN, TNI dan Polri

0
367

Inapos, Jakarta.- Standar universal Pemilu yang demokratis merupakan guidence sekaligus tuntutan dalam hal pelaksanannya, agar demokrasi di sebuah negara tumbuh dan berkembang menuju negara demokrasi yang dewasa. Dimana Pemilu menjadi sebuah Pemilu yang genuine dan demokratis, yakni ketika keinginan dan kepentingan seluruh rakyat menjadi agregasi kepentingan nasional di segala bidang.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, untuk menghadirkan sebuah Pemilu yang genuine dan demokratis tersebut, maka ranah kompetisi dalam pemilu harus adil dan seimbang, baik antar kandidat dan peserta Pemilu maupun kepada seluruh pemilih dalam bentuk keadilan dan keseimbangan elektoral.

“Aparatur negara ASN, TNI dan Polri merupakan komunitas yang memiliki akses dan kepada sumberdaya negara untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh rakyat, maka dalam pelaksanaan Pemilu, ASN, TNI dan Polri harus berdiri di atas semua golongan untuk memberikan pelayanan, pengabdian dan kepastian agara pelaksanaan Pemilu memberikan ruang yang sama untuk semua pihak yang berkompetisi secara adil dan berimbang,” ucap Kaka melalui siaran persnya, Minggu (31/03/19).

Dari pemantauan KIPP Indonesia selama masa kampanye dan kini dalam kampanye metode rapat umum, kami mendapatkan masukan dan temuan pemantauan terkait hal tersebut di atas yakni :

1. Adanya dugaan dan penanganan kasus penyalahgunaan sumberdaya dan fasilitas negara, baik berupa sumberdaya manusia maupun non manusia untuk kepentingan salah satu kandidat khususnya dalam ranah Pilpres di berbagai daerah, sebagian ada yang sudah ditangani Bawaslu, dan sebagian masih berupa rumor dan isu atau sesuatu yang viral di dunia maya.

2. Adanya penanganan kasus-kasus sebagai mana tersebut di atas yang tidak memuaskan di masyarakat, khususnya terkait keberadaan dan kinerja Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), sehingga menimbulkan kekecewaan dan potensial menjadi faktor yang menurunkan kepercayaan publik kepada proses Pemilu khususnya dalam hal kepastian dan penegakan hukum Pemilu.

3. Ditengarai ada nuansa keberpihakan dalam beberapa acara yang mengundang kehadiran publik, seperti dalam acara ‘Millenial Safety Festival’ di beberapa daerah, yang diduga diwarnai ungkapan verbal atau yel yel yang tertuju pada salah satu kandidat, bisa dinilai sebagai ketidaknetralan yang bisa mencederai prinsip netralitas dan keberimbangan aparatur negara.

4. Adanya video yang sempat viral dengan gambar dan suara oknum anggota Polri aktif di media sosial bisa dianggap sebagai keberpihakan pada salah satu kandidat yang tidak sejalan dengan netralitas lembaga yang selama ini disampaikan kepada publik.

5. Ada laporan dugaan aparatur negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung, menyatakan atau mengindikasikan keberpihakan di tengah tugas sebagai aparatur keamanan negara.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini KIPP Indonesia berpandangan dan bersikap :

1. Mengingatkan kembali kepada ASN, TNI dan Polri untuk tetap berdiri netral terhadap semua kepentingan politik kontestasi dalam Pemilu 2019, sekaligus menjamin bahwa seluruh aparatur dan sumberdaya negara diabdikan untuk kepentingan Pemilu yang demokratis, adil dan berimbang.

2. Terhadap adanya sinyalemen ketidaknetralan aparatur negara, baik ASN, TNI dan Polri, perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral dalam menyikapi Pemilu 2019.

3. Menghentikan semua kegiatan yang dapat dinilai dan menjurus kepada potensi ketidaknetralan aparatur dan lembaga negara dalam Pemilu 2019.

4. Kepada Bawaslu di semua tingkatan diminta untuk melakukan pengawasan secara profesional dan adil terhadap potensi dan fakta kertidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2019, untuk menjaga integritas Pemilu, sebagaimana menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu.

5. Kepada Sentra Gakumdu, diminta untuk menghadirkan profil kinerja penegakan hukum Pemilu yang adil dan kredibel, untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum dalam pemilu 2019.

Demikian komentar Pers KIPP Indonesia terhadap isu netralitas ASN, TNI dan Polri dalam upaya menghadirkan Pemilu yang demokratis, adil dan berintegritas. (Elwan)