Inapos, Jakarta.- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai ada lima serangan yang potensial untuk mengacaukan atau membajak sebuah pemilu yang demokratis melalui serang siber dan hoax.

Sekjen KIPP Kaka Suminta menjelaskan, Pertama pembajakan dan pembocoran dokumen dan informasi pribadi dan kelompok kandidat dan elit tertentu. Kedua penyebaran disinformasi dan misinformasi melalui sosial media dan situs online. Ketiga, penyebaran informasi secara masif dari sumber dan dengan tujuan tertentu serta. Keempat penyebaran ujaran kebencian kepada individu atau kelompok tertentu, dengan tujuan memecah belah dan kelima pembajakan dan pembocoran informasi individu dan lembaga penyelenggara pemilu.

“Empat serangan yang bisa melumpuhkan dan mengacaukan pilihan publik atau mendelegitimasi pemilu itu sendiri, yang biasanya merupakan kerjasama antara kelompok yang ada di dalam negeri dengan dukungan dari lembaga atau pemerintahan sebuah atau beberapa negara. Contoh dan kejadian sudah banyak menimpa beberapa negara, bahkan Amerika Serikat, sebagai negara super power sampai saat ini menderita akibat dugaan serangan itu, yang juga tidak bisa dengan mudah dibuktikan kebenarannya maupun ketidak benarannya,” kata Kaka kepada redaksi, Kamis (10/01/19).

Dengan demikian akibat serangan pembajakan terhadap pemilu yang demokratis, selain menjadikan pilihan rakyat dalam pemilu dikacaukan, juga rakyat menjadi terbelah, serta ketidaksaling percayaan antar kelompok yang tak tersembuhkan dan melumpuhkan kohesi dan sinergi potensi seluruh bangsa.

“Pada intinya adalah pelemahan yang masif kepada sebuah bangsa, melalui serangan yang dalam sebuah peperangan seperti penyergapan yang tiba-tiba dan membuat sebuah bangsa tak berdaya,” ungkapnya.

Memperhatikan potensi serangan hoax yang saat ini kita rasakan, maka KIPP Indonesia memandang dan bersikap ;

1. Penyelenggara pemilu sebagai pemegang amanat pelaksanaan pemilu yang demokratis tetap bekerja untuk suksesnya pemilu 2019, dengan menggunakan secara arif dan cerdas media informasi dan teknologi informasi.

2. Pemerintah melalui kewenangannya dalam regulasi dan penguasaan sumberdaya informasi berdiri di atas semua golongan dan mendayagunakan secara maksimal kewenangan yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan tidak terbajak oleh serangan siber dan hoax yang dilakukan pihak tertentu.

3. Aparat keamanan dan penegak hukum bekerja secara profesional, independean dan maksimal untuk menangkal dan menanggulangi serangan siber dan hoax.

4. Parpol dan Capres dan seluruh peserta pemilu 2019, diminta untuk menunjukan kinerja terbaiknya dalam meyakinkan pemilih tanpa ada penggunaan serang siber dan hoax yang bisa membajak demokrasi.

5. Media dan masyarakat sipil harus menjadi pelopor penjaga hak-hak warga negara dalam pemilu, dengan memerangi hoax dan kekerasan media serta sosial media lainnya dalam pemilu 2019.

6. Kepada masayarakat diminta untuk secara arif dan bijak menggunakan sosial media dan penerimaan dan pengolahan serta penyampaian informasi agar tidak terpapar atau terlibat dalam serangan siber dan hoax. (Elwan)


Komentar Anda?