Khawatir Serbuan Produk Halal Luar Negeri, IHW Surati Jokowi

0
177

Inapos, Jakarta.- Lembaga advokasi halal, Indonesia Halal Watch (IHW) menyurati Presiden Joko Widodo akan potensi serbuan produk halal dari Malaysia. Hal ini seiring produk yang masuk ke dalam negeri tanpa melalui sertifikasi ulang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berkaitan dengan masalah tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah meminta pemberlakuan sertifikasi ganda produk halal Malaysia oleh MUI. “Agar Presiden mengkaji perjanjian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) sehingga isinya tidak merugikan Indonesia,” kata Ikhsan Abdullah di Jakarta Selatan, Rabu (06/02/19).

Sebelumnya, kabar itu muncul dalam pemberitaan sebuah media Malaysia yang menyebutkan aman diadakannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Department of Islamic Development Malaysia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada April 2019.

“Rencana itu sangat merugikan para pengusaha dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Indonesia, hanya akan menjadi pasar dari produk Malaysia,” ungkapnya.

Ini jelas merugikan, karena rakyat Indonesia hanya menjadi pasar saja dari produk Malaysia. Lagi pula sudah diatur jelas dalam pasal 4 UUJPH (Undang-undang Jaminan Produk Halal) bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Ikhsan menegaskan, “meski sejumlah produk telah mendapat sertifikasi halal di negara asalnya, produk makanan itu wajib mendapatkan keputusan penetapan halal dari MUI. Dengan kata lain, hanya MUI yang bisa memberikan sertifikasi halal,” urainya.

Semuanya itu haruslah di check and recheck, serta diperiksa kehalalannya oleh MUI sesuai dengan standar produk halal dari MUI. Sebab itu, pihaknya meminta untuk menunda dan mengkaji ulang isi perjanjian agar tidak merugikan rakyat Indonesia. Menurutnya, sertifikasi halal yang dikeluarkan di Malaysia hanya berlaku di negara asalnya.

Di samping itu, “kami juga menemukan sejumlah produk makanan yang beredar dari berbagai negara yang tidak mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Produk itu berasal dari Malaysia, China, Hongkong Thailand dan beberapa negara lainnya,” pungkasnya.

Dengan kata lain, tidak ada lembaga di Indonesia selain MUI yang bisa menyatakan kehalalan suatu produk, bahkan BPJPH sekalipun. Semua produk yang masuk ke dalam negeri harus dicek ulang kehalalannya oleh MUI. “”Apa yang ditetapkan halal oleh Jakim di Malaysia seharusnya hanya berlaku di negara itu saja, tidak ke Indonesia,” tuturnya. (Elwan)


Komentar Anda?