Ketum Lammpu : Tindak tegas 4 oknum anggota Polri terduga pelaku penganiayaan

0
413

INAPOS, JAKARTA,- Empat oknum anggota Polri yang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap Empat orang warga Cirebon, belum menemui kejelasan.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, telah terjadi penahanan terhadap 4 pelaku tersebut. Namun saat informasi ini ditanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Ciko AKP Deny Sunjaya, S.H pada Rabu (8/1/2020) melalui pesan Whatsappnya belum memberikan jawaban. “Assalamuallaikum. Mohon ijin Komandan, mau tanya terkait dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan 4 oknum anggota Polri, saat ini sdh seperti apa ya, kasusnya..? Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi kah..? Terlapor sdh diperiksa atau dlakukan penahanan, Komandan..Ijin Komandan,” tanya redaksi dan belum ada jawaban.

Menanggapi kasus ini, Ketua Umum Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (Lammpu) Sailan Sr meminta agar pelaku segera diproses secara hukum dan adil.

“Sesuai perintah Kapolri bahwa jika ada oknum anggota Polri yang diduga melawan hukum, harus ditindak dan tindak tegas 4 oknum anggota Polri terduga pelaku penganiayaan tersebut,” tegasnya.

Masih menurut Sailan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan korban atau kuasa hukum dan jika perlu pihaknya akan segera pula meminta Mabes Polri turun tangan.”Karena mereka adalah anggota Bareskrim Polri, maka pihak dari Mabes Polri harus turun tangan,” ujar Sailan.

Redaksi pun mencoba menayakan kelanjutan kasus ini kepada kuasa hukum korban, Martono Maulana, S.H. M.H menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima informasi sampai sejauh mana kasus yang dilaporkan pihaknya.

“Saya menanggapi pertanyaan abangku, harus saya jawab, atas nama pemberi kuasa saya tetap menuntut keadilan agar oknum tersebut di proses sebagaimana hukum yang berlaku supaya adanya kepastian hukum. Dan sampai saat ini Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)nya blm kami terima,” jawab Martono yang akrab di sapa Yoga ini, Rabu (8/1/2020).

Lanjut Yoga, untuk SP2HP tidak ada aturan kapan SP2HP harus diterima pelapor. “Biasanya setelah serangkaian pemeriksaan saksi-saksi pihak penyidik memberikan SP2HP. Tapi jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib di kirim ke kejaksaan 7 hari setelah laporan polisi di buat. Nah yang perlu di pertanyakan apakah perkara yg di laporkan sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan,” tanya Yoga.

Dirinya juga menjelaskan bahwa kasus ini adalah bukan delik aduan, namun laporan yang pihaknya buat adalah delik absolute. “Untuk menjamin dan demi kepastian hukum setelah pihak kepolisian menerima laporan polisi yang di buat atau di laporkan masyarakat, maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, setelah itu gelar perkara dari penyelidikan jika benar ada 2 alat bukti sebagaimana 184 KUHAP menaikan ke tahapan penyidikan, dalam hal ini penyidik memiliki kewajiban mengirimkan SP2HP untuk pelapor, dan mengirimkan SPDP ke kejaksaan,” paparnya pula.

Menurut Yoga, pihaknya telah melaporkan kasus ini kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Sampai berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan. (Cep’s)