Ketum BMI: Rakyat Butuh Keselamatan, Bukan Darurat Sipil

0
66

Jakarta.- Sehubungan dengan  Presiden Joko Widodo ingin menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disertai dengan darurat sipil untuk mengefektifkan penanganan wabah virus corona (Covid-19). Langkah ini dikritik karena berpotensi bermasalah dalam hal penggunaan kewenangan.

Partai Demokrat memandang bahwa Darurat Sipil tidak perlu, yang diperlukan adalah keselamatan seperti jaminan kesehatan, jaminan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah bisa menggerakkan swasta dan BUMN/BUMD.

Pengetatan kegiatan masyarakat bisa menjadi teror baru ditengah tertekannya rakyat terhadap pandemi global ini. Ketua umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyebut bahwa kegiatan Darurat Sipil itu over dan bukan fitrah di negara aman dan damai, bukan pula karena perang. Maka pantas saja kebijakan itu begitu cepat menuai protes dari kalangan pejuang demokrasi termasuk juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Pemerintah diharap mampu menjalankan amanat UU Karantina seperti yang diamanatkan UU sebab itu lebih relevan, yaitu menyediakan kebutuhan sandang dan pangan rakyat,” ucap Farkhan dalam siaran persnya, Selasa (31/3/2020).

Dirinya melihat di daerah, para pedagang mengalami kesusahan akibat sepinya jalanan, ditempat-tempat rekreasi, ditengah kebingungan itu bukannya diberikan fasilitas memadai berupa suplemen vitamin, sembako, masker dan lain-lain tapi malah sudah jatuh tertimpa tangga dengan kebijakan ugal-ugalan bernama Darurat Sipil.

Untuk itu, Partai Demokrat berharap Pemerintah mampu membuka kembali jati diri negara republik ini untuk melindungi tumpah darah Indonesia. “Kami berharap Presiden benar-benar mengacuhkan pandangan pembisiknya agar dilakukannya Darurat Sipil,” tegas ia.

Rakyat butuh advokasi, apalagi ditengah jalan nanti menyambut Bulan Puasa yang mana ketersediaan sembako mendapat tantangan lebih berat.

Pak Joko Widodo, adalah Presiden yang berasal dari wong cilik, masyarakat wong cilik adalah masyarakat yang hidupnya prihatin dari hari ke hari, kami yakin mata batin pak Joko Widodo terbuka untuk ikut membela rakyat yang kini makin terhimpit dengan kehidupan sehari-hari. “Kami tak ingin berita penjarahan dan perampokan menghiasi hari-hari kita kedepan di era amat berat Covid-19 ini seperti yang terjadi di negara-negara luar di mana pusat perbelanjaan di jarah,” tukasnya.

Farkhan berharap di negara Pancasila ini, di negara gotong royong ini, negara harus hadir, tak kemudian hanya rakyatnya yang gotong royong lalu elitenya gotong untung dan gotong beban tambahan ke masyarakat.

“Kami percaya Pemerintah hadir dengan kesadaran akan fungsi dia hadir, berbagai persoalan pelik dan berat ini kami berharap pemerintah memiliki knowloadge atau arah yang memadai, bukan kemudian gelap mata pada kondisi rakyat yang semakin berat dari hari ke hari,” katanya.

Kelompok sipil sudah sedemikian rupa membantu pemerintah dengan melakukan bakti sosial bagi-bagi sembako, masker, penyemprotan disenfektan dan lain-lain. Kini kami betul-betul menunggu peran pemerintah dalam satu irama dari pusat sampai daerah dan tak lagi ada kalimat kepala daerah yang tidak beri keyakinan akan tersedianya kebutuhan rakyat, bila terjadi kemungkinan terburuk atau keresahan rakyat yang kian jadi akan kebutuhan sehari-hari di era sekarang.

Keseharian rakyat yang semakin menangis, menjerit, bahkan mereka yang hidup di Kota segera pulang ke Desa karena tak kuat dengan beban biaya hidup di Kota di era sekarang tak bisa disalahkan rakyat seluruhnya.

“Kami berharap pemerintah menjamin keselamatan rakyat dengan kesadaran dan hati yang iba dengan kondisi saat ini. Kami berharap pemerintah mengurangi himbauan-himbauan yang menyakiti rakyat dan lebih kongkret berbuat sesuatu menolong rakyat yang tambah berkesusahan saat ini,” tutupnya. (El)