Ketua Penanganan Sengketa Partai Golkar Bagian Indonesia Timur, Meminta DPP Memecat Ketua DPD I Provinsi Maluku Tidak Hormat

0
243

Jakarta.- Dalam menghadapi Pemilu 2024, tak ayal banyak Partai melakukan perombakan kepengurusan baik tingkat nasional ataupun lokal. Seperti Partai Golkar, melalui Ketua Penanganan Sengketa Indonesia Bagian Timur Adrianus Agal, SH, MH menyampaikan bahwa menghadapi Pemilu tahun 2024, khususnya Partai Golkar di bagian Timur Indonesia sudah harus mempersiapkan seluruh infrastruktur, baik di DPD Provinsi, DPD Kabupaten, Pimpinan Kecamatan hingga tingkat Desa. Hal ini memiliki hubungan yang sangat erat jika Partai Golkar di kawasan Bagian Timur mau besar untuk meraih kesuksesan pada Pilpres, Pileg dan Pilkada tahun 2024.

“Saya selaku kader Partai Golkar yang juga sebagai Ketua Penanganan Sengketa Indonesian Timur berkeinginan penuh untuk kembalikan kejayaan Partai Golkar di Indonsia bagian Timur, yang lebih khususnya di Provinsi Maluku,” pungkas Adrianus, Kamis (22/4/2021).

Terdapat 2 point penting yang harus dilakukan DPP Partai Golkar. Yang pertama berkaitan dengan hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang baru selesai dilaksanakan kemarin, lebih khususnya pada Pilkada di 4 Kabupaten Provinsi Maluku, dimana calon yang diusung oleh Partai Golkar mengalami kekalahan, yang sangat memprihatinkan bayangkan saja dari 4 Kabupaten yang di usung oleh Partai Golkar hanya 1 calon yang menang pada pertarungan tersebut dan itupun karena Incumbent Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan 3 Kabupaten lainya keok pada Pilkada tersebut. Hal ini menjadi sebuah catatan peristiwa sejarah kekalahan Golkar di Provinsi Maluku.

Kedua pada penyelenggaraan Musda DPD Partai Golkar Kabupaten /Kota Se-provinsi Maluku terjadi gejolak dimana-mana, gejolak yang timbul karena pemaksaan kehendak oleh DPD I Partai Golkar untuk memenangkan calon tertentu, sesuai dengan pesanan dan keinginannya tanpa melihat aturan Partai Golkar yang menjadi pegangan penting dalam melaksanakan Musyawarah Daerah Partai Golkar di Kabupaten/Kota, menabrakkan seluruh aturan yang tertuang dalam Juklak 02 tahun 2020 Partai Golkar.

“Hal ini sangat terlihat banyak gugatan yang di sengketakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku pada Mahkamah Partai Golkar. Dari kedua persolan yang sangat krusial tersebut menjadi tanggung jawab penuh oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku atas nama Ramly Umasugi dan harus bertanggungjawab terhadap kekalahan pada Pilkada Provinsi Maluku tahun 2020 dan kekisruhan pada Musda Golkar Kabupaten Kota se-Maluku serta tidak menyalahkan orang lain pada hal yang dimaksud,” ungkapnya.

Jika DPP Partai melakukan pembiaran terhadap manajemen Partai Golkar di Provinsi Maluku, sambung Adrianus, yang di Ketuai oleh saudara Ramly Umasugi maka keinginan untuk membesarkan dan memenangkan Partai Golkar di Provinsi Maluku akan lambat tercapai jika cara dan gaya kepemimpinan yang ditonjolkan adalah otoriter, untuk itu selaku Ketua Penanganan Sengketa wilayah Indonesia Timur meminta dengan hormat DPP Partai Golkar untuk dapat memecat kedua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku secara tidak hormat. Karena Harapan kami Golkar menang pada Pilpres, Pileg dan Pilkada Tahun 2024.