Ketua DPR Dorong BMKG Perbaiki Peralatan EWS

0
399

JAKARTA, INAPOS – Ketua DPR Bambang Soesatyo, Minggu, (23/12 2018) telah meminta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk lebih intensif menangani dampak terjadinya tsunami akibat adanya erupsi anak gunung Krakatau di Selat Sunda. Bencana ini menimbulkan puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang menderita luka-luka, dan ratusan bangunan rusak.

Selain menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa bencana tsunami terjadi tersebut, Ketua DPR meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), BNPB, BPBD, bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus melakukan pencarian korban tsunami, serta melakukan evakuasi terhadap warga ke daerah yang dianggap aman.

DPR kepada  Kemensos meminta segera turun ke lokasi untuk mengkoordinasikan bantuan dan pertolongan, serta mengidentifikasi akan kebutuhan bagi warga yang berdampak tsunami di tempat pengungsian.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar segera membuka posko kesehatan guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka. Kementerian Perhubungan melalui Kepala Pelabuhan Merak dan PT ASDP Indonesia Ferry agar memberikan solusi bagi kapal ferry yang mengalami kesulitan bersandar di pelabuhan Merak dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang.

Bambang juga  mendorong BMKG untuk terus memberikan informasi mengenai kondisi terkini baik situasi cuaca, ketinggian laut, serta kemungkinan terjadinya erupsi kembali anak gunung Krakatau melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun SMS broadcast, guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, serta aktif memberikan informasi tersebut kepada lembaga transportasi darat, laut/sungai/danau, dan udara.

Khusus kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemerintah daeah (Pemda) bersama BPBD melakukan sosialiasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah evakuasi/penyelematan diri jika terjadi bencana di lingkungannya seperti memperbanyak simulasi evakuasi bencana.

Kemendagri melalui Pemda, BNPB, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), untuk bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BNPP, BNPB, dan BPBD diwanti-wanti untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir.

“DPR mendorong BMKG dan BNPB untuk segera melengkapi dan memperbaiki peralatan early warning system (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat peralatan EWS,” ujar Bambang.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tenang serta mendengarkan informasi dari badan resmi seperti BMKG dan Pemda, serta memperhatikan rambu-rambu evakuasi dalam penyelamatan diri, “pungkas Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR ini. (HS)