Kepala BPN : Jika Ada Pungutan Liar Segera Lapor

0
355

KOTA SUKABUMI.- Maraknya isue dugaan pungutan biaya pengadministrasian program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) melebihi ketetapan Rp 150 ribu di beberapa wilayah Kota Sukabumi menuai polemik, berbagai pendapat pun, dilontarkan oleh sejumlah warga yang mengaku keberatan atas pungutan liar tersebut.

Hendi (40) misalnya, salah seorang warga Kampung Nagrak Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi mengatakan, biaya administrasi PTSL yang dipungut oleh oknum petugas lingkungan mulai dari tingkat RT, RW, petugas Kelurahan hingga BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sukabumi, dinilai sangat memberatkan warga.

“Di Nagrak, biaya adm PTSL itu sebesar Rp 300 – 350 ribu per orang, apakah ini kebijakan dari pemerintah langsung atau karna nakal nya oknum petugas?,” katanya.

Meski banyak dikeluhkan warga, program PTSL ini juga banyak diminati warga, sehingga mau tidak mau, warga tetap ingin mendapatkan SHM (Surat Hak Milik) atas tanah atau rumah tinggal yang warga miliki.

“Dilema, warga terpaksa mengikuti sistem tersebut, karna sangat ingin memiliki SHM melalui program PTSL tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, menyikapi apa yang dikeluhkan salah seorang warga terkait dengan adanya dugaan pungutan liar dalam proses pengadministrasian program PTSL, Kepala BPN Kota Sukabumi, A Ganjar Wajah menegaskan, jika hal tersebut benar terjadi, pihaknya tidak akan mentolelir dan akan menindak tegas khususnya bagi petugas BPN yang diduga terlibat dalam permasalahan ini.

“Dalam mrnjalankan program PTSL, tentunya kita mengikuti aturan yang sudah diputuskan oleh tiga menteri sesuai SK (Surat Keputusan) No : 25/SKB/V/2017,” tegasnya.

Dimana dalam program PTSL yang telah ditentukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pernahan Nasional, Menteri dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut di tegaskan bahwa, pembiayaannya hanya Rp 150 ribu, tidak lebih.

“Jadi berbagai biaya operasional petugas, dokumen, hingga dalam rangka kelengkapan persyaratan itu sudah masuk kedalan biaya Rp 150 ribu tersebut,” paparnya.

Guna mengantisipasi permasalahan tersebut, Pa Ab (Nama Akrab) saat dikonfirmasi via seluler Jum’at (22/2/19) mengungkapkan, pihaknya ami sudah membentuk satuan tugas fisik dan yuridis untuk menyikapi persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi dilapangan dalam peng implementasian program PTSL tersebut.

“Untuk masalah PTSL, saya selalu mengintruksikan kepada seluruh Lurah, satgas Fisik dan yuridis untuk tidak memungut diluar ketentuan, apalagi hampir setiap hari melalui grup media sosial, saya selalu mengingatkan untuk tidak pungli,” pungkasnya. (Eko Arief)