SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo, terkait pengendalian inflasi daerah akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain memaksimalkan dua persen Dana Transfer Umum (DTU), Ganjar menyiapkan potensi anggaran belanja tak terduga Rp500 miliar, yang merupakan akumulasi dari 35 kabupaten/ kota.
Hal itu disampaikan Ganjar seusai mengikuti pertemuan Kepala Daerah se-Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/9/22).
Dalam arahannya, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini saya melihat dampak terhadap inflasi ini akan tambah 1,8 persen, dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur, wali kota, agar daerah bersama dengan pusat bekerja sama seperti saat mengatasi Covid-19. Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima (persen),” kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan, pemerintah daerah bisa turut mengintervensi dampak kenaikan, dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum.
“Dua persen dari DTU bisa digunakan untuk subsidi, dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” tegas Jokowi.
Seusai acara, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi telah dihitung dengan seksama. Ganjar sepakat dengan Presiden agar penyesuaian harga BBM, tidak menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan lainnya.
“Tugas kami sekarang menghitung secara detail, dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi, kita lakukan,” ujarnya.
Terkait anggaran dua persen dari DTU, Ganjar telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung, seperti nelayan, petani, dan ojek online.
Bantuan yang disiapkan di antaranya, bantuan sosial untuk 4.224 orang kru angkutan umum dan 17.000 orang pengemudi ojek online, sebesar Rp12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan Rp2,4 miliar.
Selain itu, bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 orang penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 orang nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.
Ganjar juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung, hingga September 2022, setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp500 miliar, akumulasi dari 35 kota kabupaten.
“Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi, yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi,” tegasnya.
Upaya lain, Ganjar menggandeng Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini. Ganjar menegaskan, kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak.
“Kita memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian,” tegasnya. (Er)