Kemenristekdikti: Mendesak, Pelayanan Terpadu Perizinan Penelitian Asing

0
277

JAKARTA, INAPOS – Kemenristekdikti menilai pelayanan terpadu (one stop service)  bagi penelitian asing di Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak. Pasalnya, pelayanan perizinan selama ini identik dengan banyak pintu dan banyak meja.

“Hal ini terkait dengan peningkatan kepercayaan pihak asing untuk melakukan kerja sama penelitian dengan Indonesia,’kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Menurut Nasir, dengan pelayanan satu pintu diharapkan dapat menarik pihak asing untuk melakukan kerjasama penelitian dengan mitra kerja di Indonesia, yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

Dirinya mengungkapkan, saat ini layanan terkait perizinan penelitian asing masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, mulai dari Kementeria Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Peneliti Asing membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak untuk mendapatkan izin penelitian secara lengkap dari seluruh institusi terkait. Itu semua harus direformasi, agar pelayanan prima di bidang perizinan peneliti asing dapat terwujud,”ujar  Nasir. Nasir menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait harus satu visi untuk meningkatkan pelayanan publik ini.

Sementara itu Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menjelaskan bahwa KLHK sudah sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama untuk integrasi sistem. “Tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedepannya kami akan bekerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk membentuk suatu sistem pelayanan terpadu di bidang perizinan penelitian asing,”ujar Dimyati.

Dirjen Risbang,Muhammad Dimyati. (Red)

Dia menambahkan, nantinya tidak hanya perizinan penelitian asing, perbaikan layanan pun dilakukan terhadap layanan akreditasi jurnal nasional (Arjuna) serta science and technology index (Sinta).

“Akreditasi jurnal yang sebelumnya dilakukan satu tahun dua kali, saat ini sudah dilakukan maksimal dua bulan sekali. Sedangkan untuk Sinta, nantinya akan terintegrasi dengan sistem penelitian dan pengabdian masyarakat, penilaian angka kredit dosen serta akreditasi program studi?” Papar Dimyati.

“Kami akan terus menerus berupaya untuk meningkatkan layanan publik yang kami miliki, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan iklim riset yang lebih kondusif demi tercapainya produktivitas hasil riset,” lanjutnya.

Acara FKP Layanan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari pejabat Kemenristekdikti, pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenristekdikti, pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian sektor, pejabat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), para ketua lembaga penelitian dan pengembangan (LPPM) perguruan tinggi, mitra kerja peneliti asing, dan juga para wartawan dari media cetak.

FKP ini menghasilkan rekomendasi berupa peningkatan kualitas layanan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, khususnya layanan perizinan penelitian asing, layanan Arjuna, serta layanan Sinta. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Kemenristekdikti dengan pihak perwakilan peserta yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu dilaporkan secara resmi kepada Kemenpan dan RB. (red)