Jakarta.- Keluarga Besar Purna Adhyaksa yang mengatasnamakan Koalisi Indonesia Negara Hukum menyarankan, kriteria Jaksa Agung ke depan berasal dari internal kejaksaan.
Mantan JAM Pidsus Kejagung, Sudhono Iswahyu, mengharapkan, masukan pihaknya diharapkan menjadi pertimbangan pemilihan Jaksa Agung di pemerintahan kedua Jokowi.
“Kita menyarankan figur Jaksa Agung berasal dari kalangan internal, yang berpengalaman di luar dan berhasil. Itu kami anggap paling ideal, untuk memimpin Jaksa Agung,” ujar Sudhono dalam sebuah diskusi di Kompleks TVRI, Senayan, Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Ia mengatakan, sebagai Purna Adhyaksa, sosok ideal pemimpin di lembaga itu haruslah yang mencerminkan keadilan.
“Kami mengharapkan tipe Jaksa Agung yang ideal, karena nanti akan sangat menentukan bagi lembaga Kejaksaan sendiri dan juga bagi para pencari keadilan di Republik ini,” katanya.
Jaksa agung yang diangkat dari internal bisa berasal dari anggota yang aktif (Jaksa Karier-red), maupun purna yang masih sehat jasmani dan rohani. Dalam pandangan Purna Adhyaksa, kelebihan ‘Jaksa ‘Karier yang telah memiliki pengalaman di luar kejaksaan yaitu sudah memahami budaya internal, dinilai memahami manajemen internal, tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan internal, memahami anggota sehingga mudah mengatur mutasi, serta memiliki jaringan di luar institusi.
Di sisi lain, ada pula kekurangannya. Misalnya, rasa sungkan dengan rekan kerjanya, serta kemungkinan pengaruh eksternal dalam mutasi atau promosi jabatan.
Pihaknya juga berharap Jaksa Agung bukan berasal dari politisi. “Presiden kita harapkan dalam memilih Jaksa Agung hendak memperhatikan dari kalangan internal Kejaksaan, bagaimana caranya beliau mendengar dari kalangan internal. Kalau bisa jangan yang terlibat politik praktis,” tukasnya.
Mantan Direktur Penyidikan Kejagung, Chairul Imam juga sependapat dengannya. Perlunya calon Jaksa Agung dari kalangan internal, lantaran telah mengetahui SOP dan persoalan yang dihadapi. “Semua keputusan dibuat Jaksa Agung. Oleh karena itu Jaksa Agung harus mengerti semua pekerjaan SOP dan personilnya di Kejaksaan, kepekaan hukum harus dimiliki semua Jaksa, apalagi seorang Jaksa Agung,” jelas Chairul.
Mereka juga berharap bahwa Jaksa Agung yang nantinya akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo, tidak berasal dari kalangan politisi. Menurut Chairul, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Kalau bisa bebas dari politik praktis. Konflik kepentingan itu salah satu kendala di kejaksaan,” ungkap Chairul. (Elwan)
