Kejari Sumber Diminta Jangan Masuk Angin

0
68

KABUPATEN CIREBON,- Ketua DPD Laskar NKRI Kabupaten Cirebon, Muhammad Yahya meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber tidak masuk angin (jalan ditempat-red) dalam menindaklanjuti kasus dugaan penyalahgunaan jabatan serta pungutan liar (Pungli) Program PTSL.

Program PTSL di maksud adalah program sertifikasi murah yang diluncurkan pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah milik masyarakat yang tanahya belum memiliki sertifikat.

Dugaan Pungli PTSL yang diadukan oleh DPD Laskar NKRI Cirebon ini dilakukan di Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

“Dalam audensi tadi (Selasa-11/02/2020) saya sudah menyampaikan kepada Kasie Intel Kejari Sumber agar tidak melenceng sedikitpun dalam kasus tersebut artinya jangan sampai masuk angin atau jalan ditempat. Karena bukti-bukti yang kita ajukan dirasa sudah cukup bagi pihak kejaksaan untuk melanjutkan kasus ini ke meja hijau,” tegas Yahya kepada Inapos di Sekretariatnya, Selasa (11/02/2020).

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi bahwa pada Senin (10/02/2020) beberapa warga dipanggil hadir di Kejari Sumber untuk dmintai keterangan, Budi Permana selaku warga Pejambon membenarkan pemanggilan tersebut.

“Betul Kang, kami sekitar tujuh orang diminta mengisi beberapa pertanyaan yang jumlah pertanyaannya sekitar enam belas pertanyaan terkait pelaksaaan PTSL dan nominal uang yang kami (warga-red) harus keluarkan,” jawab Budi saat ditanyakan kebenaran informasi yang diterima redaksi tersebut.

Budi menambahkan pula bahwa seluruh warga pemohon sertifikat diharuskan membayar uang sebesar satu juta dua ratus lima puluh ribu untuk sertifikat.

“Namun kami hanya menerima bukti kwitansi tertulis seratus lima puluh saja. Sqat ditanyakan mengapa hanya ditulis seratus lima puluh, panitia bilang nanti gampang saja,” jelas Budi.

Ketika pemanggilan ini ditanyakan kepada Kasie Intel Kejari Sumber, Wahyu Oktaviyandi S.H, menjawab bahwa itu bukan pemanggilan namun sebatas klarifikasi.

“Baru klarifikasi dan belum tahu lanjut atau tidak karena baru pengumpulan data,” jawab Wahyu singkat saat dihubungi melalui pesan whatsappnya, Selasa (11/02/2020).

Sewaktu ditanyakan betulkah warga diminta mengisi enam belas pertanyaan, Wahyu tidak memberikan jawaban.

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa pihaknya berharap Kejari Sumber dapat mengusut tuntas kasus dugaan Pungli ini.

“Dari data yang saya punya, pihak panitia tidak melakukan beberapa rangkaian syarat pengajuan program PTSL ke warga serta berdasarkan informasi dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon bahwa pelaksanaan program PTSL di kelurahan Pejambon diduga bermasalah. Maka sudah seharusnya Kejaksaan melanjutkan kasus ini. Jika kami mencium aroma tidak baik, maka kami akan meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan turun tangan,” tegas warga tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kepala ATR/BPN. (Cep’s)