Kejahatan Kemanusiaan, JAKI Bocorkan 3 Aktor Yang Terindikasi

0
525

Jakarta.- Koordinator Eksekutif Jaringan Aktifis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti memberikan pemaparan tragedi kejahatan kemanusiaan pada 21, 22, 23 Mei 2019 dan tentang pelaporan ke pengadilan kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Dalam penyampaiannya pertama adalah bagaimana hukum itu benar-benar tegak dan menjadi supremasi keadilan buat kita semua, karena di zaman era sekarang ini sudah bukan saatnya lagi kita berpegang pada kekuatan atau kekuasaan itu sudah tidak zaman. Karena kita sekarang sudah harusnya berpijak pada hak dan kewajiban artinya hak-hak ini adalah hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, hak-hak sosial, hak-hak tentang keadilan dan hak tentang kedaulatan.

“Hal itu tentu harus menjadi kewajiban negara sebagai pembuat regulasi, mulai dari undang-undang dan aturan turunannya untuk mengatur hak-hak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ucap Yudi, di D Hotel, Jakarta, (Sabtu (27/7/2019).

Yudi berpendapat, kejahatan kemanusiaan harus segera kita selesaikan. Karena kalau tidak kita selesaikan, kita tidak tuntaskan yang rugi rakyat banyak, selain itu hubungan Internasional terganggu kemudian investasi terganggu bahkan potensi besarnya ketika kita dicap menjadi negara gagal. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah kejahatan kemanusiaan, maka kita akan dibangkrutkan.

“Saya berbicara di sini bukannya kemudian kita untuk merusak negara, kita justru mempertanyakan siapa yang merusak negara kita ini. Tentu ya para penjahat tersebut yang rusak, memang hanya beberapa orang tetapi dampaknya rakyat banyak,” ujarnya.

Masalah Crime against humanity kejahatan kemanusiaan kemudian juga Crime of aggression kejahatan agresi, dua hal kita bahas menyangkut masalah tanggal 21, 22, 23. Ketika kita masuk ke dalam penyelidikan atau investigasi, tidak terlepas dengan Street Crime (kejahatan di jalanan) untuk berangkatnya harus dari bawah itu aktor-aktor yang berkepentingan diduga melakukan sebuah aksi kejahatan Internasional.

Data dari Amnesty Internasional juga telah mengeluarkan data terjadi 10 orang korban pembunuhan yang dilakukan oleh Brimob, kemudian terjadi penangkapan dan kekerasan yang menimbulkan luka-luka dilakukan juga oleh aparat kepolisian, ini semuanya indikasi-indikasi yang kemudian perlu didalami dan perlu diselidiki. “Kepercayaan kita kepada dua institusi itu juga dalam bentuk mengawasi atau pengawasan artinya partisipasi publik di dalam sebuah demokrasi menjadi penting dalam proses pengawasan itu, dari bicara tentang Street Crime yang menyangkut Crime against Humanity sama Crime of aggression tentu disitu ada arus yang melakukan sebuah komando atau perintah,” ungkapnya.

Sebelumnya JAKI juga telah menyurati kepada Internasional Criminal Court (ICC) dan diterima oleh Direktur komunikasinya, diketahui juga oleh aliansi masyarakat sipil di 126 negara. Bahwa JAKI minta dunia Internasional termasuk ICC memantau situasi yang terjadi jika terjadi hal-hal yang berkaitan tentang 4 kejahatan Internasional yaitu kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, kejahatan perang dan genosida.

Tapi kita lihat kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresinya, maka kita akan melaporkan kembali namun dalam prosesnya saat ini Polri telah membentuk TGPF dan Komnas HAM juga telah membentuk, kita tetap percaya kepada TGPF yang sudah dibentuk. “Percaya dalam arti mendukung dan mengawasi sebagai sebuah institusi, kita harus mengajak partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi 2 institusi, atas kepercayaan itu masalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresi kita belum membuat laporan detail,” pungkasnya.

Penjelasan tentang pelaporan Internasional ke ICC yang tadinya sempat beredar di media sosial, bahwa Indonesia akan membawa ke Mahkamah Internasional. Yudi juga membocorkan tentang aktor yang menurutnya terindikasi melakukan kejahatan kemanusiaan, yaitu dengan dibentuknya tim asistensi hukum dan keamanan nasional itu sebagai konseptor (Wiranto-red), kemudian hasil konsep itu kan kemudian diberikan kepada Presiden Jokowi, dari Jokowi ini kemudian menjadi satu keputusan yang diberikan kepada eksekutor yaitu yang bertanggung jawab dalam mengeksekusi keamanan nasional di lapangan yaitu Kapolri Tito Karnavian.

Pada tanggal 22 Mei Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden mengatakan, sambung Yudi, “bahwa kita akan bersikap tegas kepada perusuh yang dimaksud ini berarti tindakan kekerasan, ini menurut kami. Tetapi sekali lagi ini bukan menuduh aktor-aktor tersebut tetapi untuk diinvestigasi, kita minta pertanggungjawaban juga keterangan, karena yang namanya Street Crime itu tentu di situ tidak terlepas dari komando yang berkaitan langsung terhadap aksi pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Brimob,” beber dia.

Dalam hal ini JAKI juga akan evaluasi setiap 6 bulan, kita lihat seperti apa 6 bulan kemudian, dari 6 bulan nanti kalau ada perpanjangan waktu lagi tentu ada batas waktunya. Jangan sampai masalah ini berlalu, jadi kita juga nanti akan kirim surat ke Presiden, DPR, Kepolisian dan Komnas HAM terkait tentang kejahatan kemanusiaan dengan mempercayai hukum nasional, sebelum pada ke International Criminal Court (ICC). (Elwan)