Kebutuhan Produk Halal Terus Meningkat, IHW: Peran Penting MUI dan LPPOM MUI Harus Dipertahankan

0
177

Jakarta.- Peran MUI dan LPPOM dalam proses sertifikasi halal sejatinya harus dipertahankan. Karena sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari komisi fatwa MUI.

Indonesia Halal Watch (IHW) menjelaskan, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal (KMA 982/2019-red) yang pada intinya berisikan Kementerian Agama memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini LPPOM MUI untuk menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia.

“KMA dimaksud diterbitkan sebagai jawaban atau respon Kementerian Agama terhadap keluhan dari dunia usaha dan masyarakat akan ketidakmampuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang menyelenggarakan sertifikasi halal. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPJPH dalam pelaksanaannya sangat jauh dari harapan masyarakat, bahkan ketidaksiapan tersebut mengakibatkan delay dan terhambatnya proses sertifikasi halal bagi dunia usaha dan industri,” ucap Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah kepada redaksi, Rabu (8/7/2020).

LPPOM MUI pun saat itu telah menutup pendaftaran, namun pendaftaran yang dibuka oleh BPJPH tidak mampu melayani masyarakat khususnya UKM. Indonesia Halal Watch (IHW) telah melakukan investigasi terkait persoalan tersebut, diperoleh jawaban, ternyata ada beberapa hal penting yang belum disiapkan oleh BPJPH dan itu menjadi kendala utama. Apa saja hal penting tersebut?

Terdapat 3 poin penting tidak maksimalnya dalam proses di BPJPH:

– Petugas PTSP yang tidak dibekali dengan cukup bagaimana proses tahapan registrasi sampai dengan sertifikat halal diterbitkan. Kedua,

– Form yang tidak disiapkan karena mereka memiliki form yang berbeda untuk registasi halal Perusahaan dan untuk UKM.

-Ketika di ajukan pertanyaan, petugas PTSP tidak mampu memberikan jawaban kemana UKM melakukan registrasi. Ada yang menjawab UKM dapat mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat, akan tetapi ketika mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama, ternyata petugasnya sama sekali tidak siap, sehingga sempat meresahkan dunia usaha dan masyarakat. Apalagi kebutuhan konsumsi produk halal oleh masyarakat muslim semakin meningkat.

Melihat kejadian seperti ini, sambung Ikhsan, Kementerian Agama tidak ingin dianggap sebagai institusi yang menghambat proses pertumbuhan industri halal yang saat ini sedang didorong oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah diperbarui dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2020, yang pada intinya memperluas dan memajukan keuangan serta ekonomi syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ikhsan menyebut, itulah yang melandasi Kementerian Agama kemudian harus mengembalikan sementara sertifikasi halal kepada MUI dengan sistem pendaftaran yang pararel, artinya BPJPH membuka registrasi online dan LPPOM MUI tetap menjalankan fungsinya mulai proses registrasi sampai dengan penerbitan sertifikat halal. “Alhamdulillah KMA No. 982/2019 ini dapat memulihkan kembali proses sertifikasi halal yang sempat mandek (stagnan) selama bulan September, Oktober, November 2019. Hal yang demikian tidak boleh terjadi di masa yang akan datang,” harapnya.

Meski begitu, BPJPH tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi penting dalam proses sertifikasi halal. Misalnya:

1. Proses pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

2. Proses pembentukan Penyedia Halal.

3. Proses pembentukan Auditor Halal.

4. Proses akreditasi dan pengakuan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri.

IHW menilai, keempat hal dimaksud adalah empat instrumen penting dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Maka seyogyanya peran penting MUI dan LPPOM MUI harus tetap dipertahankan dan tidak boleh terabaikan dengan keadaan apapun sampai Keputusan Menteri Agama No. 982 tahun 2019 perihal Layanan Sertifikasi Halal tanggal 12 November 2019, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal tanggal 30 November 2001, dan Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dicabut.

“Selama belum dicabut maka MUI dan LPPOM MUI tetap dapat menyelenggarakan proses sertifikasi halal dan menerbitkan fatwa halal tertulis, karena pada dasarnya sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Komisi Fatwa MUI atas produk yang dinyatakan halal,” tutup Ikhsan. (El)