Kasus Sunjaya, GMBI Akan Gerudug Gedung KPK

0
2978

INAPOS, KABUPATEN CIREBON,- Kasus korupsi yang membuat Sunjaya Purwadisastra mantan Bupati Cirebon harus menjadi pesakitan masih terus bergulir. Namun, hingga saat ini belum juga ditetapkan tersangka baru, walau KPK telah mencekal dua orang terkait korupsi Sunjaya.Atas hal ini, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Cirebon Raya mengambil sikap akan meminta Ketua KPK mengusut tuntas dan diharap tidak masuk angin.

Seperti dikutip dari pernyataan sikap GMBI Distrik Cirebon yang diterima redaksi, Selasa (05/11/2019).

Maman Kurtubi melalui rilis pernyataan sikapnya menyampaikan bahwa KPK diminta mengembangkan kasus Korupsi Mega Proyek PLTU II Cirebon yang berlokasi di desa Kanci.

“Selain dugaan korupsi Mega Proyek PLTU II, KPK juga harus mengusut tuntas Kasus Ketok Palu pengesahan Perda Kab. Cirebon, No. 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diduga telah terjadi korupsi berjamaah antara Pemda Cirebon, DPRD Kab. Cirebon dan Koorporasi Swasta,” tulis Maman dalam pernyataan sikapnya yang akan disampaikan kepada Ketua KPK.

Masih menurut Maman, pengesahan RTRW diduga dapat menyeret petinggi PT.CEPR. “Heru Dewanto dari pihak PT.CEPR, Herry Jung dari pihak PT.Hyundai dan Rudi dari PT.LMA melalui H.Bisri serta mediator mafia kasus Rita Susana sebagai Camat Beber. Disamping nama tersebut, masih ada nama-nama lain yang diduga terlibat kasus Korupsi Sunjaya yang antaranya adalah Selly A Gantina saat menjabat PLt Bupati Cirebon, H. Mustofa mantan Ketua DPRD Kab. Cirebon dan seluruh anggota DPRD Kab. Cirebon masa bakti 2014 – 2019,” sebut Maman.

Diakhir pernyatan sikapnya, Maman meminta KPK segera tetapkan tersangka baru.” KPK agar bertindak propesional dan transparan dalam menangani serta mengusut tuntas kasus korupsi Sunjaya dan jangan masuk angin,”tutup Maman. (Cep’s)