Kasus Lahan Cengkareng, Pengamat Hukum : Kerugian Negara 668 Miliar Harus Dibongkar

0
164

Inapos, Jakarta.- Pada tanggal 6 Juni 2017 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan menang atas kasus gugatan sengketa lahan 4,6 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat. Atas kemenangan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 668 miliar.

Kasus ini bermula dari temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Anggaran Tahun 2015 silam. Dalam LHP BPK tersebut, ditemukan adanya pembelian lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, lahan sendiri dibeli sendiri. Hal ini diketahui setelah adanya keterangan dari lurah dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Hingga kini, kasus tersebut masih mengambang. Mr. Kan selaku pengamat hukum menilai kasus korupsi lahan Cengkareng harus diproses hukum, bukan hanya semata-mata minta pengembalian kerugian keuangan negara. Tapi kedua hal harus dilakukan, yakni proses hukum dan merampas kembali jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp 668 miliar beserta bunga bank selama 3 tahunan,” ucap Mr. Kan dalam pesannya, Sabtu (23/02/19).

Karena atas kasus tersebut, tambahnya, sekurang-kurangnya sudah terjadi 2 (dua) peristiwa hukum perbuatan tindak pidana, yakni perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan perbuatan tindak pidana korupsi.

“Saya minta untuk seluruh aparatur penegak hukum yang terkait harus secara objektif dalam menangani kasus tersebut. Kita sadar dan paham hukum, saya minta semua pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut harus diringkus dan dibongkar sampai tuntas,” tegasnya. (Elwan)


Komentar Anda?