Assalamu Alaikum Wr.Wb,
Dalam Perspektif kita sekarang bertemu, kenapa kita bertemu dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yaitu apa yang diceritakan Kapitra tadi tidak objektif artinya tidak objektif karena berdasarkan yang subjektif karena tidak hadir didalam cerita-cerita yang disampaikan.

Misalnya dirumah kertanegara saya hadir dengan pak Amin Rais dgn Hanafi Rais kalo dari PAN dan juga yusuf martak dll, itu ada satu hal yang sangat menyinggung kita para ulama, dikatakan bahwa Ulama mengemis datang kepada penguasa atau yang mau dijadikan penguasa padahal umat islam menentukan.

Ada yang lupa saudaraku bahwa mekanisme kepemimpinan di Indonesia lahir mesti lewat endorse-nya itu partai ngak bisa ujuk-ujuk ulama mau si fulan jadi presiden mesti lewat partai bahkan ada thresshold 20% nah itu ngak bisa sendirian juga Gerindra mesti ada juga PAN PKS pada waktu itu tiga partai itu yang komit, maka jadi pertanyaan seriusnya adalah anda ngak ngerti tapi ngomong begitu.

Maksudnya saya, anda tidak objektif dalam arti ini mekanisme yang ada di Indonesia mestinya endorse-nya partai, jadi dalam pengertian yang benar adalah teman-teman dari ulama ini saudara-saudara kita yang di muliakan oleh Allah semuanya itu mengUSUL, dataran USUL itukan tidak dinafikan dan jawaban prabowo waktu itu sangat elegan menurut saya, “saya tidak bisa menentukan sendiri” ketika disodorkan tentang Ust.Arifin Ilham dan AA Gym.

Jawaban Prabowo waktu itu ; “tapi saya harus berdiskusi atau mempertimbangkan koalisi yang bersama saya”, itu saya ingat betul jawaban beliau jadi mohon dihargai dari sisi mekanisme jadi bukan ada ngemis-ngemis itu keliru..!!, itu aja sudah keliru. Kalo awal sudah keliru maka logika berikutnya salah semua ini orang.

Kemudian yang kedua : dalam pengertian kita kedepan berangkat dari pertanyaan bang karni kepada Yusuf martak bahwa bagaimana kita mengukur daya dukung yang besar karena umat islam tidak ada komandonya..??, perbedaan mendasar dari sisi waktu 2014 lalu dan yang sekarang itu, 2014 tidak ada Ijtima Ulama jadi Ijtima ulama sekarang ini jangan ditafsirkan rendah dalam arti kongko-kongko oleh kelompok sebelah kita dianggap kongko-kongko, Ijtima itu kesepakatan dengan dasar musyawarah.. sebenarnya Ijtima itu sedang menjalankan sila ke 4 Pancasila itu “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan”.. ini ngerti ngak Ilmu dasar Negara ini ..?? jadi dalam perspektif itu orang yang punya hikmah.. itu ngak bisa kalo ngak bisa memperhatikan Alquran dan sunnah, yang punya kapasitas itu adalah Ulama baru bisa berhikmah, ngak bisa orang musyawarah yang tidak punya kemampuan hikmah, nah itulah Ulama melakukan Ijtima jadi bukan kongko-kongko itu ulama mana..kata tadi..??, janganlah menafikan bahwa ini ruang demokrasi yang menarik menurut saya dari dimensi yang lalu, dan yang perlu digaris bawahi lagi ada kesedian pak prabowo mau mendatangi, jadi harus dilihat mau mendatangi Ijtima ulama ini bukan kita ngemis-ngemis, dia mendatangi dan mau menandatangani pakta yang sudah kita persiapkan, artinya apa..?? Artinya Prabowo sangat menghargai aspirasi ulama ini, tidak sok jago ngak mentang-mentang ketua partai atau menjadi calon presiden tapi dia sangat menghargai ulama, ini juga dalam rangka menjalankan sila ke 4 pancasila, jadi pikiran-pikiran negative saudara kapitra ini tidak berdasar secara ilmu.. itu Cuma sentiment aja.. dia sebenarnya menangis kok jadi begini gitu lho..

Ketiga dalam perspektif kedepannya yang perlu digaris bawahi, kita ini jangan lupa dalam konteks berpolitik tidak boleh lepas dari nilai-nilai agama, untuk itu nilai-nilai moral yang dianggap pakta integritas ini Cuma moral saja ngak punya nilai lebih secara hukum.. justru muatan hukum itu akarnya di moral .. Bagaimana mau bisa sampai keadilan kalo ngak berangkat dari nilai kebenaran..??, bagaimana mau berangkat dari nilai kebenaran kalo ngak diawali dengan kejujuran..??, bicara kejujuran itu bicara moral..!!, jadi dalam perspektif itu pakta integritas itu tidak semua normatif, dia keliru dan bisa dijalankan oleh pemerintahan sekarang..??
Justru Pakta Integritas itu lahir karena pemerintahan sekarang itu mendzolimi, mengkriminalisasi ulama, itu yang kita rasakan.. !! kau mau jalankan apa dengan pakta itu..??
Juga yang pertamanya menjalan pancasila secara murni dan konsekwen, kalo benar Pemerintahan ini bisa menjalankan itu maka kita harus mengerti bahwa dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan yang dimaksud adalah Allah kalo lihat Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 mengacu kepada Mukaddimah Alinea ketiga, jelas sekali disitu statementnya dan kita semua tahu Allah punya hkum, namanya hukum Islam harusnya berlaku hukum Islam lewat Pasal 5 ayat 1 yaitu Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.… pertanyaannya kalo anda tadi bilang ini semua bisa dijalankan oleh pemerintah, mana..??.. juga tadi kaitan dengan hormat teman2 PDI karna mereka nyatakan demikian harusnya diperjelas lihat sejarah dong..!! anda ngerti sejarah ngak..?? dulu itu ada PNI, PKI, Masyumi.. PKI gabungnya kemana..?? Partai-partai yang Non muslim itu gabungnya kemana..?? dan dilihat lagi trackrecord gerakannya itu ketika terkait masalah UU Pornografi saja, waktu itu komandannya justru Pak Makruf Amin dan Komandan Lapangannya Ust.Khaththath untuk mengGOLkan UU Pornografi, yang menolak siapa..?? PDIP .. jangan lupa itu ..!!, jadi jangan juga kita ini ngak ngerti sejarah, jadi tidak paham substansi Surah Alfatihah itu,.. mintalah jalan yang lurus ..??, yang mana itu..??, Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu yang Allah beri nikmat bukan jalan orang-orang dzolim lagi sesat, mungkin anda sesat saya ingatkan itu..!!, Anda bangun dong argumentasi yang objektif jangan ngarang-ngarang.. nah dalam perspektif itulah kita mengacu dari kepada sejarah itu dengan dasar surah Alfatihah ini kita ingin jalan yang lurus.. bangsa ini sudah 73 Tahun merdeka, 7 kali Ganti Presiden, Ribuan kali Anggota DPR tapi disfungsional dalam tegaknya hukum Allah ini, semoga Allah Ridho.. Wassalamu Alaikum wr.wb

*DR. H. Eggi Sudjana, SH, MSi*
*Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional*
*No. Urut 3 ; Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jaksel dan Luar Negeri)*
*Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212*
*Ketua Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI*