Kampus II UMC, Diduga Langgar Perda No 3 Tahun 2015

0
156

INAPOS, KABUPATEN CIREBON,- Polemik belum adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) di Kampus II yang berada di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus menggelinding. Sesuai dengan peraturan yang ada, sanksi pun belum juga diturunkan oleh Pemkab Cirebon untuk bangunan UMC yang sudah berdiri.

Dikutip dari Tagar.id, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa mengungkapkan bahwa Pemkab Cirebon tidak berani mengambil tindakan tegas. “Sebelumnya sejak dipanggil dewan (DPR Kabupaten Cirebon), UMC sudah menantang Pemkab agar segera mengeluarkan sanksi, dan berapa nominal yang harus dibayarkan. Sementara, pembayaran denda tersebut, masuk ke dalam PAD Pemkab Cirebon,” kata Mahmud, Senin (31/08/ 2020).

Masih dikutip dari Tagar.id, Kasi Bangunan Gedung Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Yedi, menyebutkan tidak ada denda apapun yang akan diberikan kepada pihak UMC.

“Kami sudah layangkan surat teguran, dan besok teguran ke tiga. Kalau dalam waktu satu minggu proses belum beres, kita akan beri surat penghentian kegiatan, selama satu bulan. Selama satu bulan pihak UMC belum juga mengurus proses izin, ya kita akan bongkar. Jadi, tidak ada denda seperti yang ramai saat ini,” kata Yedi kepada Tagar.id.

Menyikapi hal ini, Mahasiswa aktif UMC kepada Inapos, Rabu (9/09/2020) menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan jika UMC Kampus II belum ada IMB.

“Saya sebagai mahasiswa sangat prihatin jika benar kampus II UMC yang megah belum mengantongi IMB. Padahal bangunan sudah berdiri dan aktifitas kampus telah berjalan cukup lama. Kami akan segera mencari tahu kebenaran belum adanya IMB ini dan segera mengambil tindakan,” ungkap Mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dirinya menambahkan, dengan tidak adanya IMB tersebut, UMC telah melanggar Perda. “Ini jelas pelanggaran, pihak penyidik harus turun untuk menyelidiki persoalan ini. Jelas melanggar Perda No.3 Tahun 2015 dan tercantum dalam Pasal 106 ayat 1. Ketentuan pidananya pada pasal 106 yaitu :
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (5), Pasal 86 ayat (1), Pasal 91
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Rektor UMC, Prof. Khaerul Wahidin M.Ag ketika dimintai komentarnya terkait polemik IMB ini, sampai berita diturunkan, belum memberikan jawaban.

Ketum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nasir saat dikonfirmasi atas tanggapannya, belum juga memberikan jawaban. (Cep’s)