Kajari Akan Tindak Pungli Di Sekolah

0
38
KOTA CIREBON.- Kejaksaan Negeri Cirebon di HUT Bhakti Adhyaksa ke 58 akan mengubah paradigma lama atau mindset pola pikir kedepan terhadap penanganan penegakan keadilan, sehingga masyarakat harus bisa merasakan pelayanan hukum yang berkeadilan dari Kejaksaan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon Arifin Hamid SH MH usai acara HUT Bhakti Adhyaksa ke 58 yang digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Cirebon, Senin (23/7).
“Demi meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat, kami akan mengubah paradigma lama atau maindset pola pikir kedepan  terhadap penanganan penegakan hukum, sekarang sudah ada Jaksa masuk sekolah sekolah, Jaksa masuk pesantren pesantren bahkan sampai kepelososk pelosok daerah, dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.” Ungkapnya.
Terkait saber pungli dalam menangani kasus kasus di Kota Cirebon yang terkesan masih mandul, Hamid Arifin menolak andai disebut masih mandul, menurutnya saber pungli tidak mandul, sampai saat ini karena memang kami belum pernah menerima laporan atau aduan dari masyarakat.
Dalam menangani masalah pungli, menurut Hamid, sebnarnya kami ada sistem, sistem yang kita lakukan  dalam menangani saber pungli itu, harus ada bukti dalam penanganannya, karena nampaknya juga belum kelihatan dan belum ada laporan, “kalau itu ada laporan pasti akan kita tindak,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dalam penanganan kasus pungli terhadap siswa baru, harus ada laporan dan cukup bukti, makanya kalau ada kasus pungli masyarakat harus segera melaporkan pada kami, agar kami bisa langsung menangkapnya, menurutnya sampai saat ini dikota Cirebon kami akui belum ada kasus praktek pungli terhadap siswa baru atau PPDB  yang kami tangani, karena memang tidak ada yang melapor.
Satu hal lagi menurut Hamid arifin, ada banyak praktek pungutan yang dilakukan oleh sekolahan melalui kepanjagan tangan komite, hal ini tetap tidak dibenarkan, kalau ada praktek pungli seperti itu kami akan melakukan tindakan
penangkapan terhadap oknum guru, kepala sekolah atau komite, yang melakukan konspirasi praktek pungli seperti itu yang dilakukan oleh pihak sekolahan, apapun alasannya tetap tidak dibenarkan.
“Kami saber pungli ada tim, yaitu dari pihak polresta, kejaksaan dan pemda yang akan bekerjasama untuk melakukan tugas tugasnya disaber pungli ini,” paparnya. (Kris)


Komentar Anda?