Kades Yayasan Diancam 6 Tahun Penjara

Kades Yayasan Diancam 6 Tahun Penjara

MOROTAI – Kepala Desa (Kades) Yayasan, Fadli Dano Masud akhirnya diancam enam tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Morotai. Ancaman ini disebabkan lantaran Kades melakukan tindak pidana pemilu yaitu melakukan pencoblosan dua kali di TPS yang berbeda pada saat pencoblosan Pilgub pada 27 Juni 2018 beberapa waktu lalu.
” Tindak pidana Pemilu yang dilakukan Fadli Dano telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 atau Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan ancaman pidananya 72 bulan atau 6 tahun penjara dengan denda Rp.72 juta, ” Ujar Jefri Tolokende selaku Plt kepala Seksi tindak pidana umum Kejari kepada sejumlah wartawan Selasa (17/07/2018).

Jefri mengaku, Polres sudah melimpahkan berkas dan barang bukti kasus Kades Yayasan ke pihak Kejari dan pihak Kejari telah menerima berkas tersebut. Dan sesuai prosedur yang berlaku,Kejari diberi limit waktu selama lima hari untuk mengerahkan kasusnya ke pengadilan untuk disidangkan.

” Yang pastinya kami akan limpahkan kasusnya ke pengadilan sesuai dengan limit waktu yang telah ditentukan, ” katanya.

Menurutnya, aturan yang disangkakan Fadli Dano selaku Kades Yayasan, yakni pasal 178 huruf A Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 atau Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU.

” Diketahui, Kades Yayasan, Fadli Dano Masud telah melakukan tindak pidana Pemilu dengan melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di Tempat Pungutan Suara (TPS) 1 dan 2 di Desa Yayasan saat pencoblosan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung berapa waktu lalu. (min)


Komentar Anda?