Kades Setu Wetan Kabur Dari Pertanyaan Warga

0
237

INAPOS, CIREBON,- Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2020 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon disorot oleh Warga dan dibanjiri pertanyaan warga yang turut hadir.

Pemdes Setu Wetan dinilai warga alergi untuk keterbukaan informasi publik terkait kinerja sebagaimana diatur dalam Permendes dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 yang didalamnya tercantum Kebijakan Pengaturan Dana Desa pada halaman 40 poin ke 5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
antara lain:
a). pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa
berbasis data digital;
b). pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka
untuk publik;
c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasalnya, persoalan ini timbul karena beredar undangan yang terkesan tidak terbuka dinilai tidak mengahrgai Permen tersebut.

Seperti yang dikeluhkan warga (YS) yang menjadi Tim Perumus angkat bicara terkait kejanggalan undangan tersebut terkesan tidak transparan dan diduga tidak tertib administrasi. “Ini janggal dan harus dikawal biar tertib administrasi, transparan, profesional serta akuntabel”, tegas YS kepada Inapos, Rabu (20/01/2021).

Sangat janggal terkait Rapat LPPD & LKPPD yang diselenggarakan Pemdes Setu Wetan, karena dalam topik rapat terebut adanya pembagian Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan di dalam undangan tertera acara Laporan Pertanggungjawaban Kuwu Akhir Tahun Anggaran 2020, hal ini jauh berbeda dari yang tertera di baliho LPPD & LKPPD pada saat rapat Rabo 20 Januari 2020 kini dibanjiri pertanyaan oleh publik.

Sangat disayangkan, pihak Kuwu dan para Perangkatnya berbondong-bondong menghindar dan keluar dari pintu belakang desa melalui lorong jalan samping balai Desa ketika awak media hendak mengkonfirmasi.

Saat ditemui Rabu (20/01/21), Herman Ketua BPD berdalih, “terkait hal rapat tersebut adalah skala pembatasan dan mungkin ini terjadi karena miskomunikasi, makanya silahkan tanyakan kepada sekdes teknisnya seperti apa dan bagaimana”, terangnya.

Ketua BPD Setu Wetan

“Terimakasih sudah mengingatkan, dan terkait pekerjaan yang sudah direalisasikan khususnya yang bersifat fisik / bangunan, akan saya pertanyakan kinerja dan administrasi terkait sisa lebihan belanja dari RAB kepada pihak terkait (TPK & Ekbang)”, tutur Herman kepada awak media.

Sementara di tempat terpisah, Dika Masyarakat Pemerhati Administrasi Dana Desa angkat bicara, “Terkait masalah dana desa yang dibicarakan ketua BPD, saya tegaskan disini,,, ketua BPD harus tegas dalam mengawasi Dana Desa mengenai perihal-perihal yang berkaitan dengan Sisa Anggran pembelajaan yang katanya belum menerima berkas sisaan pembelanjaan tersebut,” ungkap Dika.

“Karna disini BPD wajib menerima laporan kegiatan fisik pembangunan yang susuai RAB sehingga harus dipertanyakan sisa lebihan belanja dari RAB harus dipertanggungjawabkan dalam administrasinya, dan jika memang Kuwu atau Kepala Desa tidak transparan, maka BPD wajib menegur keras Kuwu supaya tidak terjadi pemberkasan perkeliruan”, ungkap Dika kepada inapos.com

“Jika terkait masalah ini, ketua BPD tidak mampu menegur atau membina Pemdes ( Kuwu / Kepala Desa ), lebih baik turun tidak usah menajdi kepala BPD lagi”, imbuhnya Dika. (Adiyan)