Kades Pamengkang Tidak Hormati Pengadilan

0
150

INAPOS, CIREBON-, Kepala desa (Kades) seharusnya menjadi panutan masyaraka karena Kades dipilih oleh masyarakat yang bisa mengayomi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan desa dari permasalahan masyarakat sampai dalam usaha, entah itu bidang perdagangan, properti dan banyak lainnya.

Kades harus jadi penengah yang adil bila ada permasalahan di desa itu sendiri, bukan keberpihakan setiap permasalahan.

Tidak adilnya Kades ini terjadi terhadap Kades Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Tudingan ini karena terjadi permasalahan antara pengembang perumahan Bumi Citra Adipura ( BCA ) PT. Santori dan perumahan Gerbang Permai Pamengkang ( GPP ) PT. Mundu Putra Pratama.

Berdasarkan pantauan redaksi, perseteruan kedua perusahaan tersebut terkait adanya sengketa saluran air limbah rumah tangga.

Namun dari informasi yang diterima, Kades mengeluarkan keputusan diduga yang memihak. Bukanya jadi penengah malah berat sebelah dan sampai menerima surat kuasa, harusnya di selesaikan secara damai.

Permasalahan akhirnya berbuntut panjang sampai kerana hukum , PT MUNDU PUTRA PRATAMA melaporkan di pengadilan negeri sumber Cirebon untuk permasalahan saluran air PT SANTORI dan kuwu pamengkang terkait surat kuasanya. Sidangpun di gelar.

Saat mewancari pengacara dari pihak PT MUNDU PUTRA PRATAMA yang melaporkan panhar Malawi SH.MH. menjelaskan, pada sidang no 70 pdt tahun 2020 penggugat PT MUNDU PUTRA PRATAMA yang menggugat yang pertama PT SANTORI dan yang kedua adalah kuwu Kosasi desa pamengkang kecamatan mundu kabupaten Cirebon, sesuai dengan kesepakatan sidang sebelumnya bahwa persidang yang akan datang perhari ini seharusnya para pihak hadir untuk didengarkan keterangannya dalam rangka menyelesaikan perkara secara mediasi.

Namun sangat mengecewakan pihak tergugat dan turut tergugat tidak hadir, sehinga menyebabkan mediasi yang diatur oleh mahkamah agung perma no1 tahun 2016 gagal di laksanakan ini menunjukan tidak menghormati pengadilan negeri sumber Cirebon, sebenarnya harus hadir apalagi dia sebagai kuwu atau kepala desa.

Tentu sesuai dengan gugatan kami sebagai kepala desa aparatur ekskutif lembaga negara paling terendah jajaran eksekutif di negara ini, undang undang tentang desa itu jelas akan merugikan dianya sendiri dan akan upayakan hukum berlanjut pada kuwu telah melanggar undang undang tersebut. (Andri Gondrong)