Johan Murod : Persulit Izin, Sistem Online OSS di DPMPTSP Provinsi Babel Dipertanyakan ?

0
50

Inapos.com Pangkalpinang – DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengelar audensi dengan Forum Presedium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (13/09/2021).

Audensi yang di hadiri Ketua beserta seluruh anggota dan seluruh Faksi DPRD Provinsi Babel,

Johan Murod Babelionia, SH.S.IP.MM. Datuk Panglima Negri Serumpun Sebalai (Ditabal LAM NSS 14 February 2015)
Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan Seharusnya dengan Easy of Doing Business EoDB (Tingkat Kemudahan Berusaha) Indonesia level 72 maka Berusaha di Kepulauan Bangka Belitung Sangat Muda akan tetapi PT Belitung Rajawali Perkasa yang ingin bekerja untuk mendalami ataupun pengerukan alur Sungai Lenggang di Kecamatan Gantung Kabupaten Beltim.

Yang berdampak terhadap nelayan, sehingga Nelayan lebih productive dikarenakan muara sungai akan dapat dilalui kapal nelayan saat surut. kata Johan

Lebih lanjut Johan menjelaskan bahwa sudah 2 tahun untuk proses kelengkapan administrasi perizinan tidak kunjung selesai, Dikarenakan menerapkan Penerbitan Perizinan yang Melalui Dinas PMPTSP dengan OSS ONLINE SYSTEM SUBMISSION (Pengajuan Sistim Online) dimana data Perusahaan dan data proyek dan lain-lain harus diinput ke komputer.

Yang kemudian komputer perintahkan berbagai persyaratan Tanpa Maklum, Tanpa Perasaan, Tanpa Hati (WS= Without Seoul) sehingga OSS Menjadi Tembok Tebal, Penghambat Pembangunan dan Tembok Tebal Penghabat Kesejahteraan Rakyat. Tegas Panglima Johan Murod.

“Jika OSS tetap Diterapkan dalam proses penerbitan Perizonan di Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka produktivitas Nelayan akan terhambat dikarenakan ada 5 Muara dimana Penerintah tidak ada Dana pengerukan alur sungai dan muara tersebut” Jelasnya.

Disampaikan Johan Murod bahwa ada pihak swasta berminat untuk melakukan Pekerjaan Pengerukkan, tapi selama 2 Tahun Surat Izin Pengerukkan tidak pernah selesai.

Johan berharap agar tidak ada lagi OSS yang tidak Applicated Able (Sulit Diterapkan) karena aplikasi OSS dibuat secara centralistik oleh Kementerian BKPM yang di berbagai daerah Local Wisdom, Alam dan lain-lain tidak dapat diberlakukan secara umum. Jika OSS tetap Diterapkan tanpa pertimbangan Kemudahan Berusaha maka daerah Sulit Membangun dan Rakyat/Pengusaha di daerah terpasung oleh “Hantu OSS” TEMBOK TEBAL PENGHAMBAT PEMBANGUNAN & TEMBOK TEBAL PENGHAMBAT KESEJAHTERAAN RAKYAT. Tutup Johan Murod (Monti)

Sumber :


Johan Murod Babelionia, SH.S.IP.MM.
Datuk Panglima Negri Serumpun Sebalai (Ditabal LAM NSS 14 February 2015)
Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here