INAPOS, JAKARTA,- Kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (IB FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi isu besar yang terus menggelinding. Terus menjadi pembahasan diberbagai kalangan, baik dari masyarakat biasa hingga tokoh-tokoh nasional.
Begitupun mantan Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (JK), ikut pula memberi pandangannya. Menurutnya Indonesia saat ini sedang dilanda krisis demokrasi.
Demokrasi saat ini menurut JK hanya sekadar formalistik seperti terselenggaranya pemilihan umum reguler, sementara asas ‘dari rakyat untuk rakyat’ tak berjalan. Ia juga menilai demokrasi telah menghasilkan pemimpin yang menguasai finansial, alih-alih kompeten dan memiliki kharisma.
Semua ini “tidak menghasilkan sesuatu yang apa kita harapkan,” ujar JK saat memberikan sambutan di agenda Munas PKS ke-V, 21 November lalu.
JK menyebut dampak dari sistem seperti itu terlihat jelas dengan kemunculan HRS yang merupakan pentolan FPI baru kembali dari Arab Saudi. Menurutnya HRS lah kini yang dipercaya masyarakat menyampaikan aspirasi, alih-alih perangkat formal demokrasi seperti partai politik dan DPR.
“Kenapa ratusan ribu orang gitu (mendukung Rizieq)? Kenapa dia tidak percayai DPR untuk bicara? Kenapa dia tidak percaya partai-partai di DPR, khususnya partai Islam? Kenapa masyarakat memilih habib Rizieq menyuarakan dia punya aspirasi? Itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita evaluasi, khususnya PKS dan partai-partai Islam,” kata Kalla.
JK khawatir jika ini dibiarkan, “demokrasi jalanan” akan semakin banyak bermunculan. “Jangan kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Partisipasi masyarakat bukan mendukung apa yang dipilihnya, tapi memilih jalannya sendiri, menjadi demokrasi jalanan lagi, seperti Reformasi 1998 atau 1966 dulu.” tegas JK.
