Jateng Utamakan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

0
36

WONOSOBO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengutamakan langkah untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan. Selain itu, langkah tegas berupa penegakan hukum juga diambil.

“Kita butuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan,” jelas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat mengecek sekolah tatap muka di SMKN 2 Wonosobo, Kamis (10/9/20).

Ganjar menjelaskan pentingnya dilakukan penegakan hukum untuk mendorong sosialisasi. Gerakan penegakan hukum itu dilakukan secara masif, termasuk di zona-zona merah Jawa Tengah.

“Daerah Jawa Tengah yang sekarang zona merah Kota Semarang. Yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka, penegakan hukum inilah yang kita minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami,” terangnya.

Selain itu, Ganjar juga menggenjot tes masif di seluruh kabupaten/kota se-Jateng. Dengan tes mssif itu, maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, sehingga penanganannya bisa dipercepat.

“Beberapa kabupaten/kota di Jateng baru mulai aktif, yang sebelumnya ada juga diam saja. Kalau diam saja, ya pasti hijau lha wong ndak dites. Makanya sekarang ditarget untuk menggelar tes massal. Saya minta dipenuhi target itu, jangan takut jumlahnya naik, jangan takut citranya jelek karena itu,” tegasnya.

Menurutnya, dengan semakin banyak kasus positif yang diketahui, akan mudah dilakukan penanganan-penanganan. Sehingga, suatu saat dipastikan kasus COVID-19 di Jawa Tengah akan turun.

“Saat tes massal dilakukan, dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang dites, lalu apakah bisa dikatakan sudah representatif atau belum. Jadi nanti ketahuan, apakah bisa dikategorikan terkendali atau belum. Kan nanti grafiknya akan kelihatan,” ucapnya.

Hingga saat ini, pihaknya mengatakan belum akan mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan COVID-19 di Jawa Tengah.

“Kami belum (PSBB). Tapi kalau ini meningkat terus karena ketidakdisiplinan, maka bisa saja kami mengambil tindakan yang lebih dari itu,” pungkasnya. (RS)