Jamintel Beri Kuliah Umum di UI Mengenai TP4

0
310

Jakarta.- Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka menyatakan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejaksaan Agung pada 2015 lalu, berhasil mengawal dana pembangunan. Maringka menyebut, keberadaan tim ini dinilai efektif mencegah praktik korupsi.

Dirinya menjelaskan, tim ini baru bekerja efektif sejak tahun 2016. Sejak itu, sejumlah instansi, BUMN, dan BUMD banyak mengajukan kerjasama agar semua pekerjaan yang dilakukan mendapat pengawasan dari TP4. Antusiasme itu terbukti dengan meningkatnya jumlah dana yang diawasi.

“Pada tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 109,6 triliun,” ungkapnya ketika menjadi pembicara saat kuliah umum kebangsaan di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Tahun 2017, sambung Maringka, kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 triliun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016.

“Pada tahun 2018, jumlah pekerjaan yang diawasi sebanyak 5.032 dengan total anggaran Rp 605,3 triliun. Sedangkan pada tahun 2019, pada semester pertama terdapat 1.898 proyek yang diawasi dengan nilai Rp 94,6 triliun,” papar dia.

Besarnya jumlah dana yang diawasi, menurutnya menunjukkan adanya sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan aparatur penegak hukum. Tentu ini akan berdampak positif karena paradigma yang dipakai tidak lagi menunggu terjadinya pelanggaran, melainkan pengawasan sejak dari awal.

TP4 ini, lanjutnya, bekerja untuk mengawal dan membantu penyerapan anggaran agar tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan.

“Jadi sekarang harus dibalik. Bukan penindakan dan pemidanaan yang diutamakan, tetapi asistensi. Kita bersama-sama mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan tepat anggaran,” tukasnya.

Bahkan, dalam peran-perannya, kata pria asal Sulawesi tersebut, Kejaksaan mengawal proyek pembangunan nasional dengan tujuan mengembalikan kerugian Negara, bukan menekankan penghukuman kepada pelaksana pembangunan.

“Buat apa memenjarakan pelaksana, kalau kerugian negaranya tidak bisa dikembalikan. Makanya, pendekatan persuasif, dengan mengedepankan pencegahan, itulah yang kita lakukan sejak awal program pembangunan nasional akan dijalankan,” tuturnya.

Audrey Tangkudung selaku Ketua umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Pasca Sarjana, mengatakan, mereka kini dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan sebuah proyek, mulai dari tingkat pusat hingga Kabupaten dan Kota.

“Untuk itu kita perlu ketahui apa fungsi serta peran Kejaksaan dalam tugasnya, menjadi pengawal dan pengaman berbagai proyek pembangunan,” ucap Audrey.

Tugas baru bagi para jaksa muncul setelah terbitnya keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo nomor: KEP-152/A/JA/10/2105 tentangĀ  Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, pada 1 Oktober 2015. Landasan utama pembentukan TP4 tak lain Instruksi Presiden Jokowi Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan 6 Mei 2015.

Sementara tujuan TP4 tak lain mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. TP4 terdiri dari TP4 Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, TP4 Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan TP4D di Kejaksaan Negeri. (Elwan)