Jamin Hak Pilih, KPU Bersama Disdukcapil Lakukan Perekaman dan Cetak e- KTP di Lapas Narkotika

0
416

KABUPATEN CIREBON.- Sebagai asas bentuk demokrasi yang merata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon pada tanggal 17-19 Januari 2019 mengadakan pendataan serta perekaman dan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Lapas Narkotika Kabupaten Cirebon.

Hal ini bertujuan bahwa untuk penyelenggaraan pesta demokrasi, perlu adanya pemerataan dari semua elemen masyarakat kususnya yang sedang dalam masa pembinaan (Narapidana) di Lapas Narkotika Kabupaten Cirebon.

Kalapas Narkotika Cirebon Jalu Yuswa Panjang, A.Md. IP, SH, M.Si mengatakan jumlah keseluruhan yang akan di laksanakan untuk perekaman dan cetak e-KTP sekitar 940 orang, dengan sampai hari ini baru 340 orang yang terekam dan akan di selesaikan, ini merupakan perintah dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dan sudah bekerjasama dengan KPU Pusat, dengan surat perintah itu seluruh Disdukcapil melakukan perekaman di seluruh WB (Warga Binaan) dengan harapan seluruh warga binaan mempunyai hak suara untuk memilih pada saat pemilihan.

“Untuk WB (Warga Binaan) asli Kabupaten Cirebon khususnya, mereka mempunyai hak pilih untuk bisa memilih wakil di DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD dan Pilpres dan bagi WB diluar Kabupaten dan Kota Cirebon hanya bisa menggunakan hak pilihnya untuk DPRD 1, DPR RI serta Pilpres dan bagi WB diluar Provinsi Jawa Barat hanya mempunyai hak pilih untuk Pilpres,” kata Jalu kepada inapos.com usai acara berlangsung, Jum’at (18/1/19).

Pada kesempatan yang sama, Divisi Teknis KPU Kabupaten Cirebon mengatakan, Kegiatan perekaman serentak ini adalah bagian dari program Nasional, bukan hanya untuk Warga Binaan saja melainkan untuk masyarakat umum agar bisa tercatat dan menggunakan hak pilihnya.

“Kegiatan inipun akan dilaporkan ke pihak Provinsi sebagai data di wilayah Cirebon, di karenakan masih banyak dari pihak Disdukcapil yang belum selesai dalam tahap pendataan” ujarnya.

Sementara itu, Disdukcapil Samsuri mengatakan, ada beberapa temuan yang sering terjadi dalam pelayanan di Disdukcapil, seperti Warga yang belum terdata, warga yang tidak memiliki data, perpindahan kependudukan, server yang tidak stabil dll.

“Akan tetapi bagi warga yang sudang masuk dalam perekaman e-KTP langsung di berikan SUKET (Surat Keterangan),” pungkasnya. (Alfan)