Jaksa KPK Optimis Pengembangan Kasus Meikarta Hingga ke DPRD

0
772

Terkait aliran dana serta fasilitas jalan terhadap sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, KPK tetap optimis dalam penangan kasus tersebut. Pengembalian uang hasil tidak pidana tidak dapat menghilangkan tindak pidananya.

Inapos Bandung – Pengembangan kasus suap Mega Proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Daerah hingga menyeret nama Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terpidana pada 2019 lalu. Kini sejumlah nama dari legislatif yang diduga ikut andil dalam memuluskan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menjadi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan ikut menikmati fasilitas jalan jalan ke Thailand.

KPK beroptimis akan mengusut peran atas keteribatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Serta aliran dana yang sudah mengalir ke sejumlah anggota dewan dan pimpinan dewan.

Seperti yang dikatakan Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho kepada inapos.com di Pengadilan Tipidkor Jalan LL RE Martadinata Kota Bandung Senin (27/01/2020) ketika diwawancara mengatakan, pihaknya masih tetap terus mengembangkan kasus suap Meikarta, namun kembali lagi terhadap keterbatasan SDM yang dimiliki KPK.

“KPK hanya memiliki 60 jaksa yang ada didalamnya, jika penangan kasus korupsi yang ada saat ini kami tidak bisa menangani secara keseluruhan, step by step kami tangani kasus tersebut, khususnya kasus suap Meikarta,”ujar Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho kepada inapos.com di ruang pengadilan Tipidkor Bandung Senin (27/01/2020)

Ferdian menjelaskan, dalam penanganan kasus suap Meikarta saat ini, kami masi fokus pada pengembangan terkait pemberian uang senilai Rp 900 juta ke terdakwa Iwa Karnia.

“Bagaimana aliran dana tersebut dan siapa siapa saja yang memiliki peran terhadap pemberian uang tersebut, hingga sampai ke terdakwa,”ucapnya.

Terkait sejumlah anggota DPRD yang telah mengembalikan uang fasilitas jalan jalan ke Thailand, KPK sudah menerima seluruh pengembalian uang tersebut, baik dari unsur anggota dan pimpinan dewan.

“Namun kembali lagi dalam aturan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengembalian hasil tindak pidana tidak menghilangkan tindak pidananya, tinggal bagaima hasil penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut,”terangnya.

Dikatakan Ferdian, kami bertiga Pak Yadin, Pak Kiki dan saya tetap optimis dalam dakwaan terhadap pengembangan kasus suap Meikarta.

Namun lanjut dia, dalam penangan kasus korupsi tidak bisa sakaligus ditetapkan semua yang terlibat menjadi tersangka, satu persatu kami panggil dalam persidangan, siapa yang terlibat hingga memiliki peran aktif tinggal bagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, tutupnya. (Fal)