Jakarta.- Keluarga korban kapal Kargo MV Nur Allya meminta Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) menelusuri adanya dugaan tenggelamnya kapal yang diketahui mengangkut 52.400 ton nikel, yang berangkat dari Pelabuhan Sagea, Halmahera Tengah hilang saat menuju ke Pulau Morosi, Sulawesi Tenggara, pada 20 Agustus 2019.

Terkait itu, hingga saat ini belum ada kejelasan atas peristiwa tersebut. Maka para keluarga korban yang terdiri dari 25 orang Anak Buah Kapal (ABK) memberi kuasa kepada JAKI yang diterima oleh Koordinator Eksekutif JAKI yaitu Yudi Syamhudi Suyuti.

“Setelah kami pelajari dari catatan yang kami terima dari keluarga korban dan tim pra investigasi JAKI, ada beberapa kejanggalan yang terjadi antara temuan dan pernyataan dari pihak PT Gurita Lintas Samudera, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas),” kata Yudi saat menggelar konferensi pers bersama keluarga korban di wilayah Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Untuk itu, lanjut Yudi, dirinya meminta KNKT dan Basarnas untuk melakukan imvestigasi ulang. Kami melihat adanya dugaan korupsi besar-besaran dan penipuan terkait kelengkapan dokumen perkapalan dengan pihak mitra PT Gurita Lintas Samudera, serta mengindikasikan soal kejahatan kemanusiaan.

Atas peristiwa itu, Yudi menilai adanya keterlibatan oknum pejabat instansi pemerintah atas klaim tersebut. “Selain itu ada dugaan penipuan oleh PT Gurita Lintas Samudera atas klaim kecelakaan kepada PT Matthew Daniel Internasional yang merupakan perusahaan asuransi global yang berpusat di Houston, Texas Amerika Serikat dan cabangnya ada di Indonesia,” ungkapnya.

Untuk itu, JAKI bersama tim pra investigasi ini akan membentuk tim dari masyarakat sipil yang juga bekerjasama dengan masyarakat sipil Internasional, karena masalah ini diduga selain masuk dalam kejahatan nasional juga masuk dalam kejahatan Internasional.

Yudi menerangkan, “ada beberapa hal yang akan kita investigasi ulang yang nantinya kita akan laporkan ke Mabes Polri, KPK, Komnas HAM, Ombudsman, DPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait,” ujarnya.

Semua ini akan terlihat dari kontrak PT Gurita Lintas Samudera dengan perusahaan nikel yang menggunakan jasa muatan nikel PT Bhakti Pertiwi Nusantara. Kita juga akan menekankan sekaligus melaporkan, siapa pemilik PT Gurita dan perusahaan asuransi mana yang digunakan untuk menklaim kecelakaan.

Padahal dalam sebuah perangkat kapal terdapat Voice Line jalur traffic kapal, Kementerian Perhubungan tentu memilikinya. “Menurut catatan kapal ini produksi tahun 2002, yang tentunya instrumen anti badainya juga kuat. Anehnya, kapal yang infonya muatannya terjadi likuifasi lalu tenggelam. Pasti di kapal itu ada Source Voice Data Record (SVDR), yang nantinya akan terungkap penyebab tenggelamnya kapal itu,” imbuh Yudi.

Yang menjadi pertanyaan besarnya ialah, apakah 25 ABK tersebut sengaja dihilangkan atau memang benar-benar hilang tenggelam, karena ini banyak kejanggalan.

Sebelumnya, para keluarga korban juga telah mendatangi Hotman Paris di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Keluarga korban meminta Hotman Paris untuk membantu mengusut kejelasan kasus tenggelamnya kapal kargo MV Nur Allya.

Pengacara yang sering memberikan layanan hukum gratis tersebut lantas menyoroti sikap Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT).

Belum lama ini juga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, melalui Menteri Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyatakan bahwa ada catatan ekspor nikel ilegal dengan jumlah yang besar.

Sedangkan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, jangan sampai ada para mafia yang membajak aparat. (Elwan)