Isue Ahok Gantikan Ma’ruf, Upaya Gembosin TKN Jokowi-Ma’ruf

0
411

KOTA SUKABUMI.- Rumor Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau akrab disapa Ahok akan menggantikan posisi KH Ma’ruf Amin yang menjadi isue politik nasional hingga saat ini dinilai sebagai salah satu cara menggembosi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf.

Demikian dikatakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi, Tatan Kustandi yang dihubungi melalui sambungan telepon Sabtu (16/2/19), ia mengatakan, isue tersebut merupakan salah satu strategi politik yang mungkin saja di gulirkan oleh kubu sebelah.

“Isue Ahok yang akan menggantikan Ma’ruf Amin itu hanya sebatas spekulasi atau strategi politik yang tidak realistis, mereka yang membuat dan menyebar luaskan isue ini, diduga ingin agar TKN ini tidak solid dan menjadi gaduh,” katanya.

Adapun kaitan dengan gabungnya Mantan Narapidana Kasus Penodaan Agama itu ke partai besutan Megawati tersebut hanya sebatas pilihan politik pribadinya Ahok saja dan diyakini tidak terdapat adanya manuver politik ke arah manapun, termasuk dengan kebenaran rumor Ahok menggantikan Ma’ruf Amin, itu sangat tidak benar.

“Tidak ada ceritanya di Undang Undang, orang bisa menggantikan seseorang itu, seolah menjadi urusan personal, lantas apa gunanya partai koalisi yang tergabung dalam TKN?,” ujar salah seorang Pimpinan DPRD Kota Sukabumi tersebut.

Tatan mencontohkan kondisi politik yang terjadi di DKI Jakarta terkait dengan kekosongan posisi Wakil Gubernur (Wagub) pasca di tinggal Sandiaga Solehudin Uno yang sampai saat ini hampir tujuh bulan lamanya, masih belum terselesaikan. Yang ada justru antara PKS dan Partai Gerindra sebagai pengusung nyaris berseteru dan belum menemui titik temu.

“Ganti wagub saja debat panjang dan nyaris berantem di antara partai koalisi Anis-Sandi sampai saat ini, apalagi ganti Wakil Presiden, dan Ahok itu siapanya partai PDIP, yang ada nanti partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf, pasti keberatan dan ngomong, masa PDIP sama PDIP,” imbuhnya.

Ia menegaskan, untuk menggantikan seorang presiden dan wakil presiden tidak sesederhana itu, karena secara konstitusi memiliki prosedur sangat rumit dan yang harus dilalui, serta tidak ada skenario di TKN menggantikan Maruf di tengah jalan.

“Sebagai kader partai, saya yakin bahwa PDIP tidak memiliki gagasam tersebut, Pa Maruf tidak bisa diganti sewaktu-waktu dan tidak ada kesepakatan di TKN maupun koalisi di Pak Jokowi yang membahas serta menyepakati isue tersebut,” pungkasnya.(Eko Arief)