Inilah Alasan Para Tokoh Mendukung RUU KPK

0
75

Jakarta.- Pro dan kontra mengenai rencana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus menuai polemik diantaranya dikalangan tokoh masyarakat

Dalam pembahasan RUU KPK, Barisan Pembaharuan menggelar diskusi bertemakan ‘Pemikiran Tokoh dan Generasi Muda Islam, Perlunya Lembaga Pengawas KPK’,
dengan menghadirkan Ketum Organisasi Islam Nasionalis Ust. Jeffri Sastra Maestra, Sekjen DPP Thoriqoh KH. Drs. Miftahul Falah, Lembaga Dakwah PBNU KH. Drs. Ahmad Shodiq, Aktifis Senior Budi Djarot, Ketum Barisan Pembaharuan Ust. Syafrudin Budiman, Gus Soleh dan Aktifis 98 Aznil Tan.

Ketua Umum Barisan Pembaharuan, Syafrudin Budiman mendukung revisi UU KPK sebagai wujud kepedulian terhadap seluruh instrumen negara agar tidak terjadi benturan dengan lembaga hukum yang lain.

“Revisi UU KPK saya pikir bukan sesuatu yang tabu, tapi bagian dari penguatan kelembagaan negara. Ini bagian dari perbaikan sistem di KPK yang lebih baik agar tidak benturan dengan Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga penegakan hukum lainnya,” ucapnya di Hotel N, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Pihaknya berharap agar pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk DPR RI soal revisi UU KPK tersebut.

“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Presiden bisa rembuk yang baiklah dengan semua pihak, karena pemerintah juga bisa mengusulkan. Lagi pula, revisi UU KPK itu tak ada masalah kok. MD3 juga di revisi, bahkan UUD 1945 saja di amandemen kok,” tukas Syafrudin.

Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya dewan pengawas KPK dengan melihat peran lembaga antirasuah selama ini. Salah satu kebutuhan mengenai perlunya dewan pengawas itu terkait pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan terjadi pelemahan terhadap KPK.

Menurutnya, “urgensi perlunya dewan pengawas KPK, guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan,” ungkap dia.

Menjadi sangat aneh ketika wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis, ini berbahaya. Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas.

Ust. Jeffri Sastra Maestra juga mengamini RUU tersebut, dirinya juga mendukung rencana adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK.

“Revisi UU KPK ini baik untuk pengawasan karena semua lembaga negara dalam pemerintahan mulai Presiden hingga lembaga tinggi negara lainnya butuh pengawasan,” pungkasnya

Dewan pengawas merupakan salah satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK tersebut. Jeffri setuju dengan dimasukkannya dewan pengawas demi kinerja KPK lebih optimal dalam menyelamatkan uang negara.

“Karena tidak ada satupun lembaga tinggi yang tidak ada dalam pengawasan, agar tidak menjadi lembaga super body,” tegasnya. (Elwan)


Komentar Anda?