Indonesia Desak Australia Selesaikan Kasus Montara

Indonesia Desak Australia Selesaikan Kasus Montara

Inapos, Jakarta.- Kasus meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor ini terjadi pada 21 Agustus 2009, namun sudah 9 tahun lamanya, persoalan yang dahsyat ini belum juga tuntas diselesaikan oleh pemerintahan kedua negara.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar selaku anggota Satuan Tugas Montara mengatakan Indonesia terbuka pada opsi pengadilan Internasional untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara.

Opsi tersebut bisa diambil apabila negosiasi dengan The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production (PTTEP) Australasia yang mengoperasikan pengeboran minyak lepas pantai Montara tidak menemukan jalan keluar.

“Kami melihatnya bahwa, tentu perusahaan harus bertanggung jawab. PTTEP harus bertanggung jawab. Karena yang mengoperasikan Montara ini PTTEP. Kedua tentunya ada second degree of responsibility, jadi tanggung jawab sampai tingkat tertentu pemerintahan Australia,” ujar Dirjen AHU Kemenkum HAM Cahyo R Muzhar saat konferensi pers di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, Selasa (18/12/18).

Hal tersebut karena PTTEP termasuk perusahaan yang terdaftar di Australia. Artinya, perusahaan tersebut tunduk dan patuh akan aturan yang berlaku di Australia.

Oleh karena itu, Pemerintah Australia sebagai pihak yang turut bertanggung jawab harus terlibat aktif mendorong PTTEP, menyelesaikan permasalahan Montara dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat yang terkena dampak.

Sampai hari ini, “Pemerintah Australia belum memberikan reaksi terhadap permintaan Pemerintah Indonesia. Permintaan itu yakni berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara dalam hal membentuk Task Force Pemerintah Australia untuk dapat bekerja sama dengan Task Force Pemerintah Indonesia, membangun komunikasi yang responsif, cepat dan berkelanjutan dengan Task Force Pemerintah Indonesia,” imbuhnya. 

Selain itu juga mengambil langkah-langkah yang cepat untuk memfasilitasi pertemuan dan negosiasi dengan PTTEP, dan sepakat untuk memberikan kompensasi yang menyeluruh kepada Indonesia dan masyarakat Indonesia yang menjadi korban tumpahan minyak Montara.

“Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan Montara diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat. Terutama masyarakat yang terkena dampak, untuk mendapatkan kompensasi yang dapat mengembalikan taraf hidupnya seperti sebelum terjadinya peristiwa ledakan ladang minyak Montara,” tegasnya.

Cahyo mengatakan, pencemaran tersebut tidak hanya merusak ekosistem lautan Indonesia. Pencemaran tersebut juga telah merenggut sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia.

Pemerintah juga telah menyiapkan Task Force-nya yang beranggotakan Dirjen AHU Cahyo R Muzhar, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Y Sadewa. Selain itu juga ada Ahli Hukum Laut Prof Hasjim Djalal, Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Fred Lonan, dan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni. (Elwan)


Komentar Anda?