IHW: Pernyataan Sekretaris BPJPH Timbulkan Ketidakpastian Dalam Dunia Usaha

0
501

Jakarta.- Sehubungan dengan pernyataan Sekretaris BPJPH Muhammad Luthfi Hamid, Kementrian Agama RI dalam media koran Republika pada Jumat (5/7) dengan tema ‘BPJPH diingatkan bentuk Lembaga Pemeriksa Halal’.

Indonesia Halal Watch (IHW) merespon sebagai lembaga advokasi halal memandang perlu adanya klarifikasi dari berita tersebut, dalam keterangannya melalui Direktur Eksekutif IHW DR. H. Ikhsan Abdullah, yang mengutip berita tersebut berdasarkan pernyataan M. Lutfi yang pada pokoknya menyatakan : Nanti selama 2 Tahun kedepan dia (LPH) harus segera mengurus Akreditasinya melalui Komite Akreditasi Nasional atau KAN, karena sesungguhnya yang mempunyai kewenangan Akreditasi adalah KAN.

“Indonesia Halal Watch meluruskan bahwa pernyataan tersebut adalah tidak sesuai atau menyimpang dari Pasal 13 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo. Pasal 35 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” kata Ikhsan kepada Inapos.com, Sabtu (6/7/2019).

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tegas menyatakan, Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan yaitu ;
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
b. memiliki akreditasi dari BPJPH.
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang dan
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lainyang memiliki laboratorium.

Sedangkan, lanjut Ikhsan, “Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 35 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tegas menyatakan, Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH. Berdasarkan hal tersebut diatas, IHW meminta kepada M. Lutfi selaku Sekretaris BPJPH berkenan untuk, menarik pernyataan tersebut karena menimbulkan pemahaman yang distortif dan
menimbulkan kesimpangsiuran pada dunia usaha dan industri,” tuturnya.

Hendaknya Bapak (M.Lutfi-red) berhati-hati dalam membuat pernyataan kecuali yang berbasis pada Undang-Undang dan Regulasi. Terkait pernyataan yang bapak sampaikan dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam dan berakibat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan industri.

“Pernyataan bapak M. Lutfi dapat mendelegitimasi BPJPH sebagai lembaga yang tidak credibel sekaligus tidak capable,” tegasnya. (EN)