Rabu, Juni 19, 2024

IHW : Perlu Ketegasan Pemerintah Tentang UU JPH

Date:

Share post:

Inapos, Jakarta.- Memasuki 4 tahun  Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di undangkan, tetapi sampai saat ini belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat, serta belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha dan percepatan industri halal di Tanah Air, kita tertinggal dari Malaysia bahkan Thailand.

 

H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H,

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) menilai, kondisi seperti ini menunjukan kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan industri halal, sesuai harapan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama terlihat gamang untuk melaksanakan sistem Jaminan Halal sesuai perintah Undang-Undang.

 

“Peraturan Pemerintah (PP) yg belum terbit sebagai peraturan pelaksana undang-undang, berkontribusi menjadikan tidak berfungsinya secara efektif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” ucap Ikhsan dalam siaran persnya, Jumat (06/04/18).

 

bahkan hingga saat ini belum lahir satu pun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI, karena syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI.

 

BPJPH MUI pun sampai kini belum rampung merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan Sertifikasi bagi Auditor halal pasca diundangkanya UUJPH. Keadaan ini teramat serius guna menjawab apakah Mandatori Sertifikasi Halal dapat dijalankan sesuai amanat UU.

 

Kondisi ini diharapkan tidak menimbulkan keraguan dan  kegamangan, tambah Direktur IHW, “apalagi kegalauan bagi dunia usaha dan Industri serta UKM yang akan mengajukan permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal. Dan tidak perlu juga harus menunggu karena UUJPH telah cukup m@emberikan instrumen untuk mengantisipasi keadaan demikian,” imbuhnya.

 

Tarik menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menyebabkan terhambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah, karena memang harus singkron dan harmony. Macetnya Pembahasan PP perlu dihawatirkan akan menimbulkan persoalan baru  dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan  berimplikasi pada penerapan sistem jaminan halal di Indonesia.

 

Untuk itu, lanjutnya, “diperlukan sikap yang jelas dari Pemerintah agar tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan industri, apakah mandatory sertifikasi halal dapat dijalankan melalui BPJPH atau sementara tetap dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang sudah berjalan saat ini yakni LPPOM MUI dengan berbagai penguatan baik kelembagaan, organisasi, auditor halal dan sarana laboratoriumnya. Kejelasan dan kejujuran pemerintah sangat diperlukan guna menghindari ketidakpastian penyelenggaraan sistem jaminan halal dan ketersediaan produk halal di masyarakat sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jangan sampai menimbulkan ketidakpastian bagi Dunia Usaha yg berakibat pada perekonomian nasional,” tegasnya. (Elwan)

spot_img

Related articles

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polda Metro Jaya Gelar Olahraga Bersama Forkopimda

JAKARTA.- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, S.I.K. pimpin Upacara Pembukaan rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024...

Pertamina RU VI Balongan Tebar 132 Hewan Kurban, Bantu Masyarakat Sekitar Merayakan Iduladha

BALONGAN.- Dalam rangka merayakan Idul Adha 1445 H, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit VI Balongan kembali...

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

JAKARTA.- Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pengedar uang palsu dengan barang bukti senilai Rp 22 miliar di...

Rutan Cirebon Rayakan Iduladha 1445 H dengan Berbagai Kegiatan dan Pembagian Daging Kurban

KOTA CIREBON.- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cirebon melaksanakan perayaan Idul Adha 1445 H pada 10 Zulhijah...