Inapos, Jakarta.- Meski Indonesia disebut-sebut masuk ke dalam 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia, namun sebagai produsen makanan halal, Indonesia masih jauh ketinggalan dengan berbagai negara lainnya.

“Kita masih di bawah negara lain, seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan negara Asia Tenggara,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH, saat diwawancarai ditengah acara workshop dengan mengangkat tema ‘Pelatihan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha – UKM Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/03/19).

Hal ini lantaran hingga kini masih banyak produsen makanan, terutama dalam skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih belum melakukan sertifikasi halal. Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan efektif berlaku mulai di bulan Oktober 2019. Artinya, setiap pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal.

“Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus benar-benar masif dilakukan kepada dunia usaha dan masyarakat, karena hal ini akan berakibat hukum bagi dunia usaha bila sampai batas waktunya tiba,” tukas Ikhsan.

Jika sampai waktu tersebut pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal, jelas Ikhsan, mereka akan terkena sanksi berupa denda atau pun sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH.

“Di sini peran pemerintah harusnya mendorong memberikan treatment kemudahan yang murah terutama UMKM. Menurut UU itu kewajiban negara,” tegasnya.

Ia pun menilai pemerintah perlu memberikan subsidi silang kepada para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini bisa dilakukan dengan skema afirmatif. Artinya, perusahaan dan industri yang besar bisa memberikan subsidi untuk pembiayaan sertifikasi halal UMKM.

IHW menawarkan pelatihan pendampingan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertfikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).  

“Sehingga kami kumpulkan di forum ini, di antaranya adalah UMKM dan para industri farmasi obat, pengusaha makanan minuman dan barang gunaan,” tukas Ikhsan.  

Ia juga mengapresiasi kehadiran para pengusaha UMKM, Industri farmasi dan pengusaha makan dan minuman serta pengusaha prodak gunaan, mengikuti pelatihan ini. “Ada 82 pelaku usaha yang mewakili pilar industri makanan, minuman, farmasi obat, kosmetika dan barang gunaan,” jelasnya. (Elwan)


Komentar Anda?